Ganjar Ditemui Petinggi Densus 88, Ini yang Dibahas

[caption id="attachment_319041" align="alignleft" width="1280"] Gubernur Ganjar Pranowo bersama Direktur Indentifikasi dan Sosialisasi Densus 88 Antiteror Polri, Brigjen Pol Arif Makhfudiharto. (Murianews/Istimewa)[/caption] MURIANEWS, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ditemui tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri di kantornya, Rabu (21/9/2022). Yang menemui Ganjar bahkan salah satu petinggi Densus 88, yakni Direktur Indentifikasi dan Sosialisasi Densus 88 Antiteror Polri, Brigjen Pol Arif Makhfudiharto. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas mengenai penanggulangan terorisme di Jawa Tengah. Terlebih Jawa Tengah dianggap sebagai episentrum dari radikalisme. Berdasarkan data Densus 88 Polri, hingga awal September 2022, ada 212 narapidana terorisme (napiter) yang ditahan di Jawa Tengah. Terdiri dari 191 orang di dalam lapas di Nusakambangan, sementara di luar Nusakambangan ada 20 orang. Jumlah mantan napiter di Jawa Tengah ada 230 orang, di antara yang terbanyak adalah di Surakarta 47 orang, Sukoharjo 43 orang, dan di Kota Semarang 20 orang. Ganjar Pranowo mengatakan, salah satu pembahasan adalah mengenai program Densus 88 untuk masuk ke sekolah-sekolah dengan melibatkan eks napiter. Baca: Ganjar Tegaskan Pemotong BLT Penghianat Negara Program itu, selain sebagai upaya deradikalisasi eks napiter, langkah itu juga dianggap mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang bahaya radikalisme kepada anak-anak sekolah. ”Tentu saja kita harus mengajak banyak pihak untuk terlibat, umpama para aktor itu kita ajak menjadi juru bicara kita untuk menjelaskan deradikalisasi itu harus dilakukan seperti apa, terorisme itu bahayanya seperti apa, dan masuk ke sekolah. Tentu kami ini tidak ingin memanjakan mereka (mantan napiter), tapi mengedukasi," kata Ganjar. Dukungan penuh juga disampaikan Ganjar Pranowo terkait upaya tersebut. Pemprov Jateng selama ini sudah mencoba menggandeng eks napiter untuk bercerita mengenai bahaya radikalisme dan terorisme melalui program Gubernur Mengajar. Baca: Densus 88 tangkap Terduga Teroris di Riau Ganjar selalu menyisipkan pendidikan karakter, bahaya narkoba, hingga pencegahan radikalisasi dalam setiap pertemuan dengan pelajar. Menurut Ganjar, mengajak dan memberdayakan eks napiter merupakan dukungan pemerintah untuk deradikalisasi dan membantu mereka kembali diterima dengan baik oleh masyarakat. Pola lain pemberdayaan eks napiter dan keluarga eks napiter juga dilakukan. Misalnya beberapa waktu lalu di Surakarta Ganjar bertemu dengan keluarga atau istri eks napiter yang mendirikan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian keluarga. ”Jadi dari Densus mencoba komunikasi bagaimana deradikalisasi itu dilakukan dan konsep yang dibuat adalah mendorong dari sisi ekonomi. Itu peran pemerintah menjadi penting. Kolaborasi inilah yang bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan mereka," jelas Ganjar. Sementara Direktur Indentifikasi dan Sosialisasi Densus 88 Antiteror Polri, Brigjen Pol Arif Makhfudiharto, mengatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan jajarannya selama ini selalu mendukung pelaksanaan penanggulangan terorisme di Jawa Tengah. Diketahui bahwa Jawa Tengah ini menjadi  episentrum dari radikalisme. Dukungan pemerintah provinsi menjadi sangat penting terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. ”Ketika kita bisa bekerja sama, baik itu komunikasi, berkolaborasi, dan melaksanakan kegiatan yang lebih sinergi tentunya kita bisa menjadikan masyarakat paham bahwa mereka yang kita tangkap itu adalah korban dari ideologi yang disampaikan secara ekstrem yang ujungnya adalah melakukan pelanggaran hukum," katanya. Kerja sama dalam aspek sosial ekonomi, dan internalisasi nilai-nilai luhur Pancasila kepada eks napiter dan keluarganya akan membuat eks napiter memiliki pendirian dan kecintaan kepada negara. Peran pemerintah sampai tingkat desa/kelurahan dengan otonomi mengelola masyarakat dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya juga menjadi langkah yang bagus untuk deradikalisasi dan internalisasi nilai Pancasila.   Reporter: Ali Muntoha Editor: Ali Muntoha