Senin, 4 Maret 2024

Jateng Dikucuri Rp 111 Triliun untuk Sejahterakan Warga

Ali Muntoha
Senin, 4 Desember 2023 16:13:00
Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana. (Murianews/Istimewa)

Murianews, Semarang – Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 111 triliun untuk tahun 2024. Dana itu akan difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

Alokasi dana Rp 111 triliun itu masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2024.

Pj Gubernur Jateng menyerahkan DIPA dan TKD 2024 ke instansi vertikal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Jawa Tengah, Senin (4/12/2023). Penyerahan itu dilakukan bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja Semarang.

Nana Sudjana mengatakan, alokasi APBN 2024 untuk Jateng meningkat sebesar Rp 7 triliun dari tahun 2023. Anggaran ini diharapkan meningkatkan kinerja di seluruh satker, khususnya di Pemprov Jateng, instansi vertikal, maupun pemerintah daerah.

”Penganggaran ini dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita juga terus melaksanakan dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat Jateng," kata Nana.

Ia menjelaskan, fokus pengelolaan anggaran tahun 2024 digunakan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA). Kemeudian pemberian subsidi dan bantuan sosial, penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara.

”Kita tetap prioritaskan program nasional, juga termasuk program daerah seperti masalah stunting, masalah kemiskinan, juga masalah kestabilan inflasi,” ujarnya.

Selain itu, juga dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia di Jawa Tengah.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Provinsi Jawa Tengah, Muhdi mengatakan, APBN menjadi instrumen yang diandalkan sejak tahun 2020 sampai 2023.

”Harapan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan penggunaan anggaran yang menumpuk di akhir tahun tidak terjadi lagi di tahun 2024. Ini kita dorong agar satker kementerian/lembaga dan OPD untuk pemerintah daerah bisa melaksanakan anggaran 2023 secepat mungkin," terangnya.

Ia menegaskan, alokasi anggaran itu didorong untuk menciptakan sumber daya manusia, baik dari sisi pendidikan, lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, penurunan inflasi, dan stunting.

”Itu yang menjadi fokus perhatian pada era transisi saat ini," pungkasnya.

Komentar