Jateng Jadi Provinsi Pertama Untuk Program BKP Praja IPDN

Murianews, Semarang – Sebanyak 1.117 mahasiswa Satuan Praja Utama IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) diterjunkan ke sejumlah daerah di Jawa Tengah. Mereka menjalani program BKP (Bhakti Karya Praja) yang digelar IPDN.

Jateng sendiri menjadi provinsi pertama untuk Program BKP Praja IPDN. Rektor IPDN, Hadi Prabowo menjelaskan, pemilihan Jateng sebagai provinsi pertama pelaksanaan BKP, dikarenakan statusnya sebagai provinsi terbesar dan terpadat ketiga di Indonesia.

"Jateng memiliki berbagai potensi strategis unggulan yang luar biasa. Oleh karena itu, tepat Praja IPDN ditugaskan di Provinsi Jawa Tengah," kata Hadi Prabowo, Senin (12/8/2024).

Ribuan mahasiswa tersebut diserahkan terimakan oleh Rektor IPDN Hadi Prabowo kepada Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno pada sebuah upacara di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 12 Agustus 2024. Mereka secara resmi telah memulai program BKP ini.

Menurut Hadi Prabowo, implementasi BKP Praja IPDN, terbagi dalam beberapa bidang. Diantaranya bidang keuangan daerah untuk memvalidasi data, inventarisasi pajak, dan retribusi daerah.

"Termasuk membantu Badan Pendapatan Daerah dalam penarikan pajak kendaraan bermotor, melakukan sosialisasi, dan pencermatan dalam upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah," jelasnya.

Hadi Prabowo berharap, selama melaksanakan praktik kerja di berbagai instansi pemerintah, Praja harus mampu mengidentifikasikan, menginventarisasi, serta melakukan analisis terhadap permasalahan di pemerintah daerah maupun pembangunan masyarakat.

Mereka harus menjalani pelaksanaan program BKP ini dengan sungguh-sungguh dan harus fokus. Karena prgoram ini akan menjadi bekal mereka terjun di tengah masyarakat di dalam pengabdian dan pelayanannya.

Sedangkan Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menyatakan pihaknya menyambut baik pelaksanaan program BKP IPDN di Provinsi Jateng. Karena ada seribu lebih sumber daya manusia yang akan turun di Jateng.

Untuk Program BKP IPDN, para mahasiswa IPDN akan didistribusikan di 11 Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian juga di 58 Unit Pelaksana Unit Dinas (UPTD) Pemprov Jateng yang tersebar di 21 kabupaten dan 6 kota.

”Mereka akan melaksanakan tugas mulai 12 Agustus hingga 10 September 2024,” ujar Sumarno.

Sumarno menambahkan, pendistribusian mahasiswa IPDN peserta program BKP paling banyak di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Mereka diharapkan bisa membantu mengatasi masalah tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Persoalan tersebut butuh keterlibatan peserta BKP, supaya mampu meningkatkan capaian pendapatan di Jateng.

"Karena ini pertama kali dilaksanakan di tingkat provinsi, kami berharap ini menjadi pembelajaran yang baik,” kata Sumarno.

Menurut Sumarno, program yang akan dilakukan oleh mahasiswa praja IPDN tersebut akan menjadi pengalaman yang sangat berharga. Sehingga kelak bisa diimplementasikan di tempat kerja tempat dimana mereka ditugaskan.