Senin, 4 Maret 2024

Diduga Bujuk Guru Dukung Calon DPD, Kepsek di Banyumas Dicopot

Cholis Anwar
Selasa, 28 November 2023 13:34:00
Ilustrasi Guru (Freepik)

Murianews, Banyumas – Seorang Kepala Sekolah (Kepsek) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) diduga membujuk para guru untuk mendukung salah satu calon Dewan Perwakilan daerah (DPD) Provinsi Jateng.

Akibatnya, Kepsek tersebut pun direkomendasikan untuk dicopot oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyumas melaporkan Kepsek tersebut  atas dugaan pelanggaran netralitas dilakukan ASN.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Banyumas, Yon Daryono mengatakan, pada tahapan pemilu 2024 pihaknya telah melakukan penanganan pelanggaran terkait netralitas ASN

”Satu ASN di Kabupaten Banyumas sudah kita periksa dan rekomendasikan ke KASN. Hasil putusannya sudah dilakukan dengan mencopot dari jabatan kepala sekolah dan menunda kenaikan pangkat selama setahun,” kata Yon mengutip Detikjateng.com, Selasa (28/11/2023).

Yon menyebut, Kepsek tersebut terlibat aktif dalam membujuk guru-guru untuk memberikan dukungan kepada salah satu calon perseorangan atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di tingkat provinsi.

”Kepala sekolah terlibat aktif memobilisasi guru-guru untuk memberikan dukungan kepada salah satu calon perseorangan atau DPD di tingkat provinsi,” terangnya.

Selain ASN, Yon juga telah memeriksa seorang kepala desa yang memposting foto dengan peserta pemilu dengan berpose menggunakan jari yang menunjukkan simbol-simbol. Foto tersebut diunggah di akun Instagram pemerintah desa.

”Kami juga sudah memeriksa seorang kepala desa di wilayah Baturraden. Karena dia memposting foto di akun Instagram pemdes terkait dengan simbol-simbol peserta pemilu. Sudah kita lakukan pencegahan, pihak pemdes sudah menurunkan postingan tersebut,” jelasnya.

Bawaslu Banyumas mengimbau agar pejabat publik dan ASN lebih berhati-hati dalam bermedia sosial, terutama saat memasuki tahapan kampanye pemilu.

”Apabila tindakan tersebut masuk dalam tahapan kampanye, yang bersangkutan bisa terkena potensi pidana dan administrasi. Untuk kampanye, ada dua pelanggaran yang bisa menjerat mereka baik dari segi administrasi maupun pidana,” pungkasnya.

Komentar