Gubernur Jateng Genjot Program Pembangunan Rumah Subsidi

Murianews, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terus menggenjot program Pembangunan tiga juta rumah subsidi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Bahkan di Jateng sendiri, realisasinya sudah mencapai 15.414 unit rumah.

Jumlah tersebut tercatat hingga 19 September 2025 dan tersebar di kabupaten/kota provinsi ini. Sementara penyalurannya dalam bentuk kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

”Program perumahan ini bukan main-main. Kita harus pastikan satu keluarga punya satu rumah layak huni. Jangan sampai bantuan rumah hanya jadi formalitas, tapi harus benar-benar menyentuh masyarakat miskin,” kata Ahmad Luthfi saat Rapat Koordinasi Percepatan Program FLPP di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (25/9/2025).

Luthfi juga mengatakan, backlog kebutuhan rumah di Jawa Tengah masih cukup tinggi. Sehingga butuh sinergi semua pihak untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Pihaknya pun menggandeng kementerian, bupati/wali kota, perbankan, dan pengembang.

”Dari sisi pengembang, bank, bupati, walikota, dan DPRD, semua harus bergerak bersama. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Mengurus rumah rakyat bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak dan anggaran yang besar. Maka kendala-kendala yang kita hadapi harus kita bahas bersama,” tegasnya.

Agar semua pengurusan berjalan dengan lancar, Ahmad Luthfi mendorong semua pihak yang mengurus perijinan perumahan, prosesnya bisa dipercepat.

”Perizinan baik PBG (Persetujuan Bangunan Gedung ) maupun pemecahan sertifikat di BPN (Badan Pertanahan Nasional), maksimal harus selesai dalam 10 hari kerja, tidak boleh lebih lama. Dengan percepatan ini, pengembang bisa bergerak lebih cepat, rumah segera terbangun, dan masyarakat bisa menerima manfaatnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, hasil rapat akan ditindaklanjuti dengan instruksi resmi.

”Kendala-kendala ini sudah saya sampaikan dan kita rumuskan bersama. Selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui surat edaran Gubernur kepada bupati, walikota, dan pengembang, agar masalah-masalah ini bisa diatasi bersama-sama,” pungkasnya.