Hal itu ditegaskan saat menjadi narasumber dialog ”Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial” di Kabupaten Karanganyar, belum lama ini.
Sumanto meminta pihak terkait mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mungkin terjadi.
”Perlu ada peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui deteksi dan pencegahan dini, serta penegakan hukum. Ini penting untuk mengantisipasi konflik sosial di Jawa Tengah,” ujarnya dalam dialog yang digelar Badan Kesbangpol Jateng.
Ia mengatakan, stabilitas nasional dan daerah penting untuk diwujudkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Maka sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah Daerah diharapkan melaksanakan program Penanganan Konflik Sosial.
”Hal ini sebagai upaya antisipatif dari segala kemungkinan terjadinya konflik sosial di masyarakat,” ujar Ketua DPRD Jateng Sumanto.
Sumanto menambahkan, dalam penanganan konflik sosial, pihak terkait perlu mengelola dan memitigasi isu yang berpotensi menimbulkan situasi tak kondusif.
Murianews, Karanganyar – Ketua DPRD Jateng Sumanto menekankan pentingnya kewaspadaan dini untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah.
Hal itu ditegaskan saat menjadi narasumber dialog ”Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial” di Kabupaten Karanganyar, belum lama ini.
Sumanto meminta pihak terkait mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mungkin terjadi.
”Perlu ada peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui deteksi dan pencegahan dini, serta penegakan hukum. Ini penting untuk mengantisipasi konflik sosial di Jawa Tengah,” ujarnya dalam dialog yang digelar Badan Kesbangpol Jateng.
Ia mengatakan, stabilitas nasional dan daerah penting untuk diwujudkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Maka sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah Daerah diharapkan melaksanakan program Penanganan Konflik Sosial.
”Hal ini sebagai upaya antisipatif dari segala kemungkinan terjadinya konflik sosial di masyarakat,” ujar Ketua DPRD Jateng Sumanto.
Sumanto menambahkan, dalam penanganan konflik sosial, pihak terkait perlu mengelola dan memitigasi isu yang berpotensi menimbulkan situasi tak kondusif.
Budaya Toleran...
Dalam pelaksanaan mitigasi tersebut, perlu kerja sama, soliditas dan sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, serta seluruh elemen masyarakat.
Lebih lanjut Sumanto mengatakan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah disintegrasi bangsa. Diantaranya dengan membangun harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan menumbuhkan budaya toleran.
”Keberagaman suku, agama, ras, dan golongan merupakan modal kekayaan bangsa yang harus dibangun dengan interaksi harmoni dan komunikasi,” katanya.
Selain itu, semua pihak perlu membangun kehidupan politik yang demokratis, ekonomi yang berkeadilan sosial, meminimalisir kesenjangan sosial, dan menumbuhkan rasa nasionalisme di masyarakat.
Menurutnya, bangsa Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai ideologi yang ampuh dan menjadi pandangan hidup. Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meraih ketahanan nasional, sehingga tercapai tujuan negara.
