Hal itu disampaikan Deputi Eksploitasi SKK Migas, Taufan Marhaendrajana, seusai bertemu dengan Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (11/9/2025).
Pengoptimalan itu sebagai implementasi dari Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 tahun 2025, tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Dia mengatakan, optimalisasi tersebut tidak hanya berupa pengaktifan sumur minyak masyarakat dan sumur tua, tetapi juga kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga, terkait dengan bantuan teknologi dalam pengembangan potensi migas.
”Kita sepakat untuk mempercepat optimalisasi potensi migas di Jawa Tengah, yang berkenaan dengan sumur BUMD, KUD, maupun UMKM. Termasuk menggali potensi-potensi yang ada,” terang Taufan.
Ditambahkan, dalam optimalisasi itu, upaya yang akan dilakukan adalah inventarisasi. Setelah sumur-sumur itu terdata, lalu akan didaftarkan ke Kementerian ESDM.
Selanjutnya, akan menunjuk pengelola di masing-masing kabupaten/ kota, baik BUMD, KUD, maupun UMKM, supaya bisa segera beroperasi.
”Pengelolaan ini penting, supaya nanti operasi dari sumur masyarakat itu bisa disesuaikan dari segi keselamatannya. Juga bagaimana kesesuaian teknis, agar bisa memenuhi persyaratan,” bebernya.
Murianews, Semarang – Pemprov Jateng bersama SKK Migas Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabanusa), sepakat untuk mempercepat optimalisasi potensi sumur minyak masyarakat dan sumur tua.
Hal itu disampaikan Deputi Eksploitasi SKK Migas, Taufan Marhaendrajana, seusai bertemu dengan Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (11/9/2025).
Pengoptimalan itu sebagai implementasi dari Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 tahun 2025, tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Dia mengatakan, optimalisasi tersebut tidak hanya berupa pengaktifan sumur minyak masyarakat dan sumur tua, tetapi juga kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga, terkait dengan bantuan teknologi dalam pengembangan potensi migas.
”Kita sepakat untuk mempercepat optimalisasi potensi migas di Jawa Tengah, yang berkenaan dengan sumur BUMD, KUD, maupun UMKM. Termasuk menggali potensi-potensi yang ada,” terang Taufan.
Ditambahkan, dalam optimalisasi itu, upaya yang akan dilakukan adalah inventarisasi. Setelah sumur-sumur itu terdata, lalu akan didaftarkan ke Kementerian ESDM.
Selanjutnya, akan menunjuk pengelola di masing-masing kabupaten/ kota, baik BUMD, KUD, maupun UMKM, supaya bisa segera beroperasi.
”Pengelolaan ini penting, supaya nanti operasi dari sumur masyarakat itu bisa disesuaikan dari segi keselamatannya. Juga bagaimana kesesuaian teknis, agar bisa memenuhi persyaratan,” bebernya.
Ada 5.300 Sumur Minyak...
Menurut Taufan, terbitnya Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tersebut, juga mencegah adanya pengeboran sumur minyak baru oleh masyarakat.
Dalam kesememptan itu, SKK Migas juga mengapresiasi langkah Gubernur Ahmad Luthfi, yang telah menginstruksikan tidak boleh ada pengeboran sumur baru. Kebijakan itu bisa ditiru oleh daerah-daerah lain.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendukung penuh upaya percepatan optimalisasi sumur minyak masyarakat itu. Dia meminta kepada SKK Migas, untuk terus mengawal tim yang sudah dibentuk Pemprov Jateng, untuk keperluan tersebut.
”Kita minta dikawal. Ini bagus, tidak hanya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi langsung kepada masyarakat dan mendukung swasembada energi,” tuturnya.
Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Agus Sugiharto menambahkan, potensi sumur minyak masyarakat di Jawa Tengah cukup besar.
Sementara ini, yang sudah terdata ada sekitar 5.300 sumur, paling banyak terdapat di wilayah Blora. Tempat lainnya terdapat di Kendal, Batang, Boyolali, Sragen, Rembang, dan Jepara.
