Pemprov Usulkan UMP Jateng Naik 5 Persen ke Menaker

Murianews, Semarang — Pemprov Jateng mengusulkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jateng naik sebesar 5 persen di tahun 2023. Tak hanya UMP, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di sejumlah kota juga diusulkan naik dengan persentase yang sama. Usulan tersebut saat ini sudah disampaikan ke Menteri Tenaga Kerja (Menaker) melalui Surat Nomor 561/0017494 yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, pada 31 Oktober 2022 lalu. Dalam surat itu disebutkan beberapa faktor yang melatarbelakangi penentuan UMP Jateng 2023. Faktor itu antara lain usulan buruh agar penentuan upah tidak lagi mengacu pada PP 36/2021 tentang Pengupahan, usulan pengusaha, dan usulan pemerintah kabupaten/kota. Baca: Kemnaker Pastikan Upah Minimum 2023 Naik Tapi Tergantung Inflasi ”Sehubungan dengan hal itu, kami mengusulkan kenaikan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebesar minimal laju inflasi Provinsi Jawa Tengah,” kalimat yang tertulis dalam surat tersebut seperti dikutip Solopos.com, Sabtu (5/11/2022). Dikutip dari laman jatengprov.go.id, laju inflasi di Jateng secara year on date (yod) atau sepanjang tahun 2022 adalah 3,87 persen. Sedangkan secara year on year (yoy), atau sejak Agustus 2021-Agustus 2022, laju inflasi di Jateng adalah 5,03 persen. Jika mengacu laju inflasi, perkiraan UMP Jateng 2023 pun mengalami kenaikan sekitar 5 persen, berdasarkan laju inflasi secara year on year (yoy). Kenaikan upah minimum ini pun lebih baik daripada tahun lalu. Pada tahun 2021 lalu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, memutuskan UMP Jateng pada 2022 hanya mengalami kenaikan sekitar 0,78 persen, atau dari Rp 1.798.979 menjadi Rp 1.812.935. UMP Jateng itu pun menjadi yang terendah nasional atau terendah di antara 34 Provinsi di Indonesia. Namun, jika UMP Jateng 2023 naik sekitar 5 persen, maka keputusan ini tidak sesuai dengan tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah minimum regional (UMR) sekitar 13 persen. Baca: Soal UMK Kudus 2023, Begini Harapan Serikat Buruh Sebelumnya buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng menggelar demo di depan Kantor Gubernur Jateng, Jumat (4/11/2022). Dalam demo tersebut, buruh mendesak Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menaikan upah minimum regional sekitar 13 persen. Mereka juga menolak Ganjar menetapkan UMK 2023 menggunakan PP 36/2021 tentang Pengupahan. Hal itu dikarenakan PP 36/2021 dianggap tidak relevan dalam mengatur upah pekerja karena tidak mengakomodasi variabel Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Oleh karenanya, perlu dinanti berapakah besarnya persentase UMP tahun 2023 yang akan ditetapkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, akhir bulan November ini.   Penulis: Supriyadi Editor: Supriyadi Sumber: Solopos.com