Tak Kunjung Diangkat Jadi PNS, Puluhan Tenaga Honorer Klaten Demo

Murianews, Klaten – Puluhan tenaga honorer K2 Klaten melakukan aksi demo di Pemkab Klaten, tepatnya di depan kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat Selasa (8/11/2022). Aksi itu sebagai sikap lantaran mereka tak kunjung diangkat menjadi PNS padahal sudah dinyatakan lulus tes CPNS 2013. Total pegawai honorer yang lulus ada 296 orang. Melansir Solopos.com, ada sekitar 50 tenaga honorer K2 yang ikut aksi tersebut. Mereka berdatangan sekitar pukul 09.30 WIB dengan membentangkan spanduk dan beragam poster berisi tuntutan untuk diangkat karena sudah menunggu sembilan tahun. Tak hanya itu, beberapa demonstran juga melakukan orasi. Selesai menyuarakan pendapatnya, lima orang dari rombongan itu bertemu dengan Kepala BKPSDM Klaten, Slamet. Baca: Kabar Gembira! Guru Honorer Madrasah di Pati Bakal Dapat Insentif Salah satu guru honorer K2 Klaten, Putri Marganingsih, mengatakan kedatangan honorer K2 menanyakan kejelasan nasib mereka agar segera diangkat menjadi PNS. Dia menjelaskan belum lama ini perwakilan honorer K2 bersama Pemkab Klaten mendatangi Menpan RB. ”Kami ke sini menanyakan kejelasan bagaimana proses selanjutnya. Tadi dari Pak Slamet menyampaikan akan berkirim surat lagi ke Menpan RB,” kata guru honorer K2 di wilayah Kecamatan Jogonalan. Putri menegaskan tuntutan mereka hanya ingin proses pengangkatan menjadi PNS segera dilakukan. Upaya hukum sudah dilakukan honorer K2 yang lulus tes CPNS. Mereka menang hingga di tingkat MA serta keputusan sudah dinyatakan inkracht. Namun, mereka tak kunjung diangkat menjadi PNS. ”Kami meminta segera diterbitkan NIP kami. Seperti teman-teman yang sudah menerima SK di 2014. Karena putusan MA sudah inkracht,” kata dia. Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKPSDM Klaten, Slamet, mengatakan perwakilan K2 itu merupakan bagian dari 296 honorer K2 untuk seleksi CPNS 2013-2014. ”Hasil dari pertemuan dengan perwakilan teman-teman K2 itu intinya kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih. Sampai saat ini mereka masih bekerja dan disiplin dalam kinerjanya,” jelas dia. Terkait tuntutan para honorer K2 itu, Slamet mengatakan selama ini Pemkab termasuk bupati terus mendorong dan mendukung upaya mereka agar mendapatkan NIP. Kewenangan menetapkan formasi hingga memberikan NIP berada di pemerintah pusat. ”Kami mengupayakan semaksimal mungkin sesuai kewenangan Pemkab. Upaya sudah ditempuh, salah satunya mendampingi perwakilan teman-teman K2 bersama Disdik serta Bagian Hukum ke Menpan RB. Saat itu juga kami sampaikan surat dari Bupati ke Menpan RB memperjuankan teman-teman K2 ini. Kami juga menunggu keputusan Menpan RB,” ungkap dia.   Penulis: Supriyadi Editor: Supriyadi Sumber: Solopos.com