Kuota Perempuan PPK Boyolali Tak Terpenuhi, Begini Penjelasan KPU

Murianews, Boyolali – Ketua KPU Boyolali Ali Fahrudin mengaku berterima kasih dan menerima kritik yang ia anggap sebagai masukan positif dari Komite Independen Pemantau Pemilu terkait keterwakilan perempuan dalam seleksi PPK. Ia juga membenarkan terkait data yang disebutkan KIPP bahwa hanya ada 27 perempuan dari 110 anggota PPK. Namun, Ali mengatakan tak sepenuhnya tuduhan KIPP benar. ”Jadi tidak benar sepenuhnya apa yang disampaikan KIPP yang mengatakan KPU tidak memperhatikan gender. Kalau KIPP kan melihat hasilnya, kalau kami melihat prosesnya,” katanya seperti dikutip Solopos.com, Sabtu (17/12/2022). Baca: PPK Tiga Kecamatan di Boyolali 0 Perempuan, KIPP: KPU Gagal Terapkan Kesetaraan Gender Ali mengungkapkan sosialisasi telah dilaksanakan secara maksimal dan luas, bahkan kepada komunitas penyandang disabilitas. Ia juga mengungkapkan pendaftar PPK juga terbilang banyak walaupun belum menjaring pendaftar penyandang disabilitas. Bahkan, lanjutnya, untuk hasil akhir PPK di beberapa kecamatan terdapat anggota perempuan lebih dari dua dari lima angggota PPK. Selain itu, ia juga mengatakan KPU Boyolali tetap memperhatikan kuota 30 persen perempuan. ”Dan tes dilakukan secara CAT [Computer Assisted Test], dan tes CAT tidak memandang gender,” ujar Ali. Ia juga mengungkapkan tes yang dilaksanakan tak hanya tes CAT akan tetapi ada juga tes wawancara terkait pengetahuan kepemiluan, rekam jejak, profesionalitas, integritas, bahkan masukan masyarakat. Ia meyakinkan jika hasil dari tes yang dilakukan KPU Boyolali tidak serta merta mengesampingkan pendaftar perempuan. Baca: Kuota Perempuan PPK Boyolali Tak Terpenuhi, KPU Tuai Kritikan Lebih lanjut, Ali memastikan masukkan dari KIPP sangat penting dan sebagai salah satu kontrol KPU Boyolali untuk melakukan tindakan atau keputusan yang melibatkan masyarakat luar. ”Kami akan mempertimbangkan lebih jauh ketika akan melakukan perekrutan PPS. Meskipun kami sampaikan apa yang kami lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. Ketika pendaftar memang banyak dan di situ yang gugur karena CAT tidak mengenal gender, tidak mengenal disabilitas, akhirnya hasilnya seperti itu,” jelasnya. Selanjutnya di tahap seleksi PPS mulai 18 Desember 2022, Ali mengajak lebih banyak keterlibatan perempuan dan disabilitas untuk menyukseskan Pemilu 2024. ”Monggo masyarakat bisa berpartisipasi, kami membuka ruang yang luas baik kepada laki-laki, perempuan, atau penyandang disabilitas yang memenuhi syarat. Kalau itu memenuhi syarat dan kami pandang mampu menjadi PPS, maka akan kami perhatikan,” ujar dia.   Penulis: Supriyadi Editor: Supriyadi Sumber: Solopos.com