Dua Daerah di Jateng Belum Punya MPP, Ini Kata Sekda
Supriyadi
Jumat, 8 Maret 2024 15:51:00
Murianews, Semarang – Pemprov Jateng terus mendorong pemerintah daerah untuk memiliki Mal Pelayanan Publik atau MPP. Hingga saat ini masih ada dua daerah yang belum memiliki MPP.
Pernyataan tersebut diungkapkan Sekda Jateng Sumarno di acara High Level Meeting (HLM) Koridor Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) di Hotel PO Kota Semarang pada Kamis (7/3/2024).
”Dua daerah yang belum memiliki MPP yaitu Temanggung dan Kota Pekalongan. Saat ini keduanya masih dalam proses penyediaan sarana prasarana MPP,” katanya.
Ia menjelaskan, saat ini pemprov bersama pemkab dan pemkot terus bersinergi untuk menarik para investor masuk ke daerah. Salah satunya dengan menawarkan kemudahan perizinan, fasilitas pelayanan, dan lain sebagainya.
”Stigma lama, bahwa orang akan berinvestasi itu biayanya mahal, harus kita hilangkan. Semua harus mempunyai komitmen yang sama, bila ada investor yang sudah berminat, jangan sampai lepas, harus difasilitasi dan dikawal,” ujar Sekda.
Dalam kesempatan itu, Sekda juga mendorong seluruh kepala daerah untuk memperkuat sektor perdagangan, terutama komoditas pangan strategis serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selain itu, sektor pariwisata juga perlu diperhatikan, mengingat pariwisata menjadi salah satu pintu untuk meningkatkan konsumsi daerah. Terlebih, pertumbuhan ekonomi di Jateng banyak ditopang oleh sektor konsumsi.
”Supaya orang berkonsumsi (menggunakan barang-barang konsumsi) di Jateng, (salah satu) pintunya adalah pariwisata. Orang masuk dan berbelanja, termasuk belanja produk UMKM, sehingga akan berdampak pada peningkatan konsumsi,” kata Sekda.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng, Rahmat Dwisaputra menjelaskan, pada pelaksanaan HLM Keris, Bank Indonesia bersama Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota akan menyusun program kerja di berbagai bidang.
Beberapa bidang proyek investasi yang akan ditawarkan, yakni peningkatan kapasitas UMKM dari masing-masing kabupaten/kota, sektor perdagangan, dan pariwisata.
”Melalui kegiatan HLM ini, seluruh pihak yang terlibat di dalam Keris Jateng dapat memperkuat sinergi, dalam menentukan arah kebijakan untuk pengembangan investasi, perdagangan, dan pariwisata di Jawa Tengah,” katanya.
Murianews, Semarang – Pemprov Jateng terus mendorong pemerintah daerah untuk memiliki Mal Pelayanan Publik atau MPP. Hingga saat ini masih ada dua daerah yang belum memiliki MPP.
Pernyataan tersebut diungkapkan Sekda Jateng Sumarno di acara High Level Meeting (HLM) Koridor Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) di Hotel PO Kota Semarang pada Kamis (7/3/2024).
”Dua daerah yang belum memiliki MPP yaitu Temanggung dan Kota Pekalongan. Saat ini keduanya masih dalam proses penyediaan sarana prasarana MPP,” katanya.
Ia menjelaskan, saat ini pemprov bersama pemkab dan pemkot terus bersinergi untuk menarik para investor masuk ke daerah. Salah satunya dengan menawarkan kemudahan perizinan, fasilitas pelayanan, dan lain sebagainya.
”Stigma lama, bahwa orang akan berinvestasi itu biayanya mahal, harus kita hilangkan. Semua harus mempunyai komitmen yang sama, bila ada investor yang sudah berminat, jangan sampai lepas, harus difasilitasi dan dikawal,” ujar Sekda.
Dalam kesempatan itu, Sekda juga mendorong seluruh kepala daerah untuk memperkuat sektor perdagangan, terutama komoditas pangan strategis serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selain itu, sektor pariwisata juga perlu diperhatikan, mengingat pariwisata menjadi salah satu pintu untuk meningkatkan konsumsi daerah. Terlebih, pertumbuhan ekonomi di Jateng banyak ditopang oleh sektor konsumsi.
”Supaya orang berkonsumsi (menggunakan barang-barang konsumsi) di Jateng, (salah satu) pintunya adalah pariwisata. Orang masuk dan berbelanja, termasuk belanja produk UMKM, sehingga akan berdampak pada peningkatan konsumsi,” kata Sekda.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng, Rahmat Dwisaputra menjelaskan, pada pelaksanaan HLM Keris, Bank Indonesia bersama Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota akan menyusun program kerja di berbagai bidang.
Beberapa bidang proyek investasi yang akan ditawarkan, yakni peningkatan kapasitas UMKM dari masing-masing kabupaten/kota, sektor perdagangan, dan pariwisata.
”Melalui kegiatan HLM ini, seluruh pihak yang terlibat di dalam Keris Jateng dapat memperkuat sinergi, dalam menentukan arah kebijakan untuk pengembangan investasi, perdagangan, dan pariwisata di Jawa Tengah,” katanya.
