Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengembalikan barang tanpa khawatir akan sanksi hukum.
Ia menjamin bahwa identitas masyarakat yang secara sukarela mengembalikan barang akan dirahasiakan.
”Kalau suka rela mengembalikan (barang yang dijarah) identitas kami merahasiakan. itu niat kita,” katanya seperti dilansir Antara.
Afzan menyebutkan, informasi ini sudah disebarkan hingga tingkat kelurahan, RT, dan RW untuk menjangkau warga yang teridentifikasi melalui rekaman video di media sosial.
”Kepada warga dan orang tua yang anaknya terindikasi terlibat, sudah mulai berkomunikasi dengan pihak Pemkot,” terangnya.
Sebelumnya, kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pekalongan dilanda kerusuhan pada Sabtu (30/8/2025) siang.
Murianews, Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan membuka posko pengembalian aset yang dijarah saat demo, Sabtu (30/8/2025) lalu.
Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengembalikan barang tanpa khawatir akan sanksi hukum.
Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid, menyatakan posko ini didirikan sebagai respons atas hilangnya dan rusaknya aset pemerintah.
Ia menjamin bahwa identitas masyarakat yang secara sukarela mengembalikan barang akan dirahasiakan.
”Kalau suka rela mengembalikan (barang yang dijarah) identitas kami merahasiakan. itu niat kita,” katanya seperti dilansir Antara.
Afzan menyebutkan, informasi ini sudah disebarkan hingga tingkat kelurahan, RT, dan RW untuk menjangkau warga yang teridentifikasi melalui rekaman video di media sosial.
”Kepada warga dan orang tua yang anaknya terindikasi terlibat, sudah mulai berkomunikasi dengan pihak Pemkot,” terangnya.
Sebelumnya, kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pekalongan dilanda kerusuhan pada Sabtu (30/8/2025) siang.
Kerusuhan...
Ratusan massa merusak dan membakar sebagian Gedung DPRD Kota Pekalongan, serta menghancurkan sejumlah fasilitas kantor pemerintah lainnya.
Kerusuhan dimulai sekitar pukul 12.00 WIB ketika massa berkumpul di halaman Setda Kota Pekalongan. Tak lama kemudian, situasi berubah menjadi anarkis. Massa melempari kaca perkantoran, merusak taman, dan menghancurkan kursi-kursi.
Amukan massa tidak hanya menyasar kantor DPRD, tetapi juga Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan dan ruang Wali Kota. Mobil dinas Sekretaris Daerah pun turut menjadi korban.
Puncak kerusuhan terjadi ketika massa mengumpulkan kursi-kursi di dalam Gedung DPRD dan membakarnya. Api sempat membesar, namun anggota Kodim 0710 Pekalongan berhasil melokalisasi titik api sehingga tidak menyebar ke bagian lain gedung.
Selama lebih dari tiga jam, polisi berusaha membubarkan massa dengan gas air mata. Namun, massa terus melakukan aksi "kucing-kucingan" sebelum akhirnya membubarkan diri.
