Ia pun mencontohkan di Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Karanganyar, lahan pertanian kini tinggal 78 hektare. Padahal semula, luas lahan pertanian mencapai 400 hektare.
Pernyataan tersebut diungkapkan Sumanto saat bertemu para petani dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tritani Mulyo, di Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, belum lama ini.
Sumanto pun menjelaskan, berkurangnya jumlah ini dikarenakan banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau industri.
Ia khawatir lahan pertanian semakin menyempit dan habis hingga berpengaruh terhadap produktivitas padi.
”Lahan pertanian dari 400an hektare, menyusut menjadi tinggal 78 hektare. Ke depan bisa semakin menyusut dan berubah jadi pabrik. Lalu panjenengan semua kerja apa?" tanya Sumanto.
Sumanto menganggap hal tersebut menjadi bagian dari perkembangan zaman yang sulit dihindari. Meski begitu, ia berharap para petani tak mudah tergiur dengan pihak lain yang ingin membeli sawahnya dengan harga tinggi.
Sebab, meski mendapat uang banyak, ke depan para petani terancam tak dapat penghasilan karena sulit beralih ke pekerjaan lain.
”Kalau dapat warisan sawah jangan dijual meskipun ada iming-iming harga miliaran. Kalau dijual, warisannya akan habis. Dibelikan mobil baru, semakin lama nilainya menyusut,” paparnya.
Murianews, Karanganyar – Ketua DPRD Jateng Sumanto mengungkapkan lahan pertanian di Jawa Tengah (Jateng) makin sempit. Bahkan tiap tahunnya semakin berkurang.
Ia pun mencontohkan di Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Karanganyar, lahan pertanian kini tinggal 78 hektare. Padahal semula, luas lahan pertanian mencapai 400 hektare.
Pernyataan tersebut diungkapkan Sumanto saat bertemu para petani dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tritani Mulyo, di Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, belum lama ini.
Sumanto pun menjelaskan, berkurangnya jumlah ini dikarenakan banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau industri.
Ia khawatir lahan pertanian semakin menyempit dan habis hingga berpengaruh terhadap produktivitas padi.
”Lahan pertanian dari 400an hektare, menyusut menjadi tinggal 78 hektare. Ke depan bisa semakin menyusut dan berubah jadi pabrik. Lalu panjenengan semua kerja apa?" tanya Sumanto.
Sumanto menganggap hal tersebut menjadi bagian dari perkembangan zaman yang sulit dihindari. Meski begitu, ia berharap para petani tak mudah tergiur dengan pihak lain yang ingin membeli sawahnya dengan harga tinggi.
Sebab, meski mendapat uang banyak, ke depan para petani terancam tak dapat penghasilan karena sulit beralih ke pekerjaan lain.
”Kalau dapat warisan sawah jangan dijual meskipun ada iming-iming harga miliaran. Kalau dijual, warisannya akan habis. Dibelikan mobil baru, semakin lama nilainya menyusut,” paparnya.
Lumbung Pangan...
Sumanto mengungkapkan, Jawa Tengah memiliki tantangan untuk mempertahankan status sebagai lumbung pangan nasional.
Tantangan tersebut salah satunya karena sebagian besar petani di Jateng memiliki luas sawah yang terbatas. Kondisi tersebut mengakibatkan kesejahteraan mereka kurang terangkat.
Menurut data, dari 3 juta petani yang ada di Jateng, hanya memiliki luas lahan di bawah 500 m2. Kondisi tersebut berbeda dengan di Jabar dan Jatim dimana petaninya punya lahan yang lebih luas.
”Petani di Jawa Barat rata-rata luas lahannya di atas 500 m2. Ini menjadi tantangan. Kalau mau tetap jadi lumbung pangan nasional, harus ada hal baru untuk menangani masalah pertanian,” ujarnya.
Luas lahan pertanian yang sedikit tersebut, lanjutnya, juga menjadi salah satu penyebab angka kemiskinan ekstrem di Jateng masih tinggi.
”Karena luas lahan yang dimiliki hanya sedikit, petani belum bisa sejahtera. Ini yang harus diperhatikan,” kata mantan Ketua DPRD Kabupaten Semarang ini.
Menurutnya, saat ini Pemprov dan DPRD Jawa Tengah sudah menetapkan program jangka panjang untuk mempertahankan posisi lumbung pangan nasional.
”Inovasi sektor pertanian perlu terus didorong. Jawa Tengah sudah punya Perda tentang potensi jangka panjang ke depan sebagai penyangga pangan nasional,” ujar Sumanto.
Menurutnya, dengan adanya Perda tersebut, pemerintah daerah termasuk Pemkab/Pemkot perlu memfokuskan anggarannya. Di antaranya dengan memperbaiki infrastruktur pertanian, dan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menahan alih fungsi lahan.
Ia menambahkan, dalam Perda tersebut, luasan lahan hijau ditambah dari kisaran 900 ribu hektare menjadi lebih dari 1 juta hektare.
