5 Organisasi Profesi Kesehatan di Jateng Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law
Vega Ma'arijil Ula
Kamis, 10 November 2022 15:47:47
Kelima organisasi profesi tersebut yakni, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jateng, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Jateng, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jateng, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jateng, dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Jateng.
Baca: PDGI Kudus: RUU Kesehatan Omnibus Law Berpotensi Timbulkan MalapraktikKelimanya memberikan pernyataan sikap secara tertulis yang ditandatangani langsung oleh masing-masing ketua yang disiarkan langsung melalui
Zoom Meeting, Kamis (10/11/2022).
Ketua IDI Jateng dr Djoko Handoyo mengatakan, pihaknya bersama organisasi profesi kesehatan lainnya sepakat menolak RUU Kesehatan Omnibus Law. Setelah melakukan kajian mendalam, pihaknya merasa ada beberapa hal yang dapat merugikan masyarakat di RUU Kesehatan Omnibus Law tersebut.
”Kami menolak RUU Kesehatan Omnibus Law. Karena berdampak negatif ke masyarakat,” katanya, Kamis (10/11/2022).
Menurutnya, pelayanan kesehatan harus berpihak kepada masyarakat. Pihaknya juga berkeinginan agar hal yang telah berjalan baik tidak diubah.
”RUU Kesehatan Omnibus Law nantinya harus mengacu ke kepentingan masyarakat. Jangan mengubah apa yang sudah berjalan dengan baik,” terangnya.
”RUU Kesehatan Omnibus Law nantinya harus mengacu ke kepentingan masyarakat. Jangan mengubah apa yang sudah berjalan dengan baik,” terangnya.
Baca: Organisasi Profesi Medis di Kudus Tolak RUU Kesehatan Omnibus LawLebih lanjut, pihaknya menilai sejauh ini organisasi profesi Kesehatan belum pernah diajak atau diikutsertakan di dalam pembuatan RUU Kesehatan Omnibus Law. Hal ini dapat berisiko bagi pelayanan kesehatan ke masyarakat.Ia pun menyayangkan langkah pemerintah tersebut. Apalagi selama ini organisasi profesi kesehatan telah banyak membantu program pemerintah. Dan sejauh ini dirasa telah berjalan dengan baik. Mulai dari kegiatan internal organisasi profesi maupun program kesehatan pemerintah.”Kami mengharapkan adanya partisipasi dalam penyusunan RUU Kesehatan Omnibus Law. Dengan begitu, masyarakat tidak dirugikan,” imbuhnya. Reporter: Vega Ma'arijil UlaEditor: Supriyadi
Murianews, Semarang – Lima organisasi profesi kesehatan di Jawa Tengah menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law. Mereka menilai RUU Kesehatan merugikan dan berdampak negatif pada masyarakat.
Kelima organisasi profesi tersebut yakni, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jateng, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Jateng, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jateng, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jateng, dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Jateng.
Baca: PDGI Kudus: RUU Kesehatan Omnibus Law Berpotensi Timbulkan Malapraktik
Kelimanya memberikan pernyataan sikap secara tertulis yang ditandatangani langsung oleh masing-masing ketua yang disiarkan langsung melalui
Zoom Meeting, Kamis (10/11/2022).
Ketua IDI Jateng dr Djoko Handoyo mengatakan, pihaknya bersama organisasi profesi kesehatan lainnya sepakat menolak RUU Kesehatan Omnibus Law. Setelah melakukan kajian mendalam, pihaknya merasa ada beberapa hal yang dapat merugikan masyarakat di RUU Kesehatan Omnibus Law tersebut.
”Kami menolak RUU Kesehatan Omnibus Law. Karena berdampak negatif ke masyarakat,” katanya, Kamis (10/11/2022).
Menurutnya, pelayanan kesehatan harus berpihak kepada masyarakat. Pihaknya juga berkeinginan agar hal yang telah berjalan baik tidak diubah.
”RUU Kesehatan Omnibus Law nantinya harus mengacu ke kepentingan masyarakat. Jangan mengubah apa yang sudah berjalan dengan baik,” terangnya.
Baca: Organisasi Profesi Medis di Kudus Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law
Lebih lanjut, pihaknya menilai sejauh ini organisasi profesi Kesehatan belum pernah diajak atau diikutsertakan di dalam pembuatan RUU Kesehatan Omnibus Law. Hal ini dapat berisiko bagi pelayanan kesehatan ke masyarakat.
Ia pun menyayangkan langkah pemerintah tersebut. Apalagi selama ini organisasi profesi kesehatan telah banyak membantu program pemerintah. Dan sejauh ini dirasa telah berjalan dengan baik. Mulai dari kegiatan internal organisasi profesi maupun program kesehatan pemerintah.
”Kami mengharapkan adanya partisipasi dalam penyusunan RUU Kesehatan Omnibus Law. Dengan begitu, masyarakat tidak dirugikan,” imbuhnya.
Reporter: Vega Ma'arijil Ula
Editor: Supriyadi
