Rabu, 28 Februari 2024

Begini Cara Pemprov Jateng Cegah Korupsi

Zulkifli Fahmi
Selasa, 24 Oktober 2023 13:20:00
Nana Sudjana, Pj Gubernur Jateng. (Murianews/Istimewa)

Murianews, Semarang – Pemprov Jateng lakukan beragam upaya dan strategi guna mencegah tindak korupsi di lingkungannya. Komitmen itu pun terus dilanjutkan Pj Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Nana Sudjana.

Nana mengatakan, Pemprov Jateng telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berimplementasi pada pencegahan korupsi. Di antaranya yakni, Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK, pelaporan LHKPN, dan LHKASN.

Selain itu, Pemprov Jateng juga memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan dengan berbasis aplikasi, seperti ePlanning, eBudgetting, eSHB, dan eControlling.

”Pengelolaan secara digital ini dinilai mampu menciptakan transparansi dan lebih mudah dikontrol,” kata Nana, Selasa (24/10/2023).

Sejumlah program yang telah berjalan sebelumnya pun tetap dilanjutkannya. Termasuk dalam peningkatan pengawasan internal aparatur sipil negara (ASN).

Sementara itu, Direktur Koordinator dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama mengatakan Pemprov Jateng berhasil memperoleh nilai 95 dari Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK.

Nilai itu merupakan hasil monitoring kegiatan-kegiatan dalam pencegahan korupsi. Perolehan itu lebih tinggi dari yang ditargetkan KPK yang hanya 90.

”Selama ini kami berkomunikasi dengan jajaran Jawa Tengah sangat cukup baik sekali, sangat bagus, sehingga bismillah sampai hari ini Provinsi Jawa Tengah, dalam kondisi aman," kata Bachtiar.

Tak hanya itu, mayoritas pemerintah kabupaten/kota di Jateng juga memeroleh nilai MCP lebih dari yang ditergetkan KPK. Namun ada 7 pemerintah kabupaten/kota yang meraih nilai di bawah 90.

Kendati begitu, KPK juga melakukan survei penilaian integritas (SPI). SPI ini untuk menunjukkan, apakah nilai kuantitas yang muncul dari MCP bisa dipertanggungjawabkan dengan keberadaan implementasi di lapangan.

Objek SPI, jelas Bachtiar, terdiri dari pihak internal lembaga, pihak eksternal (masyarakat yang mendapat layanan), dan dari kalangan ahli.

”Ini harus paralel. Harus sejajar dengan nilai MCP tadi, jangan terlalu njomplang,” ujarnya.

Komentar