Jumat, 23 Februari 2024

Pemprov Jateng Dorong Sinergi dalam Pemberantasan Narkoba

Zulkifli Fahmi
Selasa, 7 November 2023 15:29:00
Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana saat menerima audiensi Kepala BNN Jateng Brigjen Pol Dr Agus Rohmat di kantornya, Selasa (7/11/2023). (Murianews/Istimewa)

Murianews, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mendorong semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam memberantas narkoba di wilayahnya. Sebab, kasus kejahatan narkoba di Jateng butuh perhatian khusus.

Itu disampaikan Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana saat menerima audiensi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Jateng Brigjen Pol Dr Agus Rohmat di kantornya, Selasa (7/11/2023).

Ia mengungkapkan saat ini Jateng menjadi salah satu wilayah yang rawan terhadap peredaran narkoba. Di Indonesia, Jateng menempati peringkat keenam tingkat kerawanan peredaran narkoba.

 ”Oleh karena itu, upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), perlu dilakukan secara bersama-sama,” katanya.

Menurutnya, BNN tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan dari banyak pihak, seperti dari pemerintah provinsi, kabupaten/ kota, Polda sampai jajaran pemerintah di tingkat bawah, maupun masyarakat.

”Jadi kami akan terus melakukan langkah-langkah, upaya-upaya, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba,” tandas Nana.

Kepala BNNP Jateng Brigjen Pol Dr Agus Rohmat mengatakan, berdasarkan koordinasinya dengan Kanwil Kemenkumham Jateng, kejahatan narkoba mendominasi penghuni lembaga permasyarakatan. Pada 2021, dari 13.331 kejahatan, kasus narkotika ada sebanyak 5.866 atau 44%.

”Pada 2023 ini juga demikian. Yang perempuan juga sangat memprihatinkan. Dari jumlah pelaku 602 orang, 475 orang terdiri dari napi perempuan,” kata Agus.

Ia menyebut, ada pontensi data itu terus meningkat. Oleh karenanya, ia mendorong semua pihak ikut memperkuat pencegahan kejahatan narkoba.

”Pemberantasan kita juga diperkuat, tetapi yang lebih penting juga adalah upaya rehabilitasi,” kata dia.

Beragam upaya pencegahan dan pemberantasan juga telah dilakukan, di antaranya penegakan hukum keras dan lunak.

Penegakan hukum keras yakni menangkap dan memiskinkan para bandar maupun pengedar narkotika. Sedangkan untuk pemakai maupun pengguna, akan direhabilitasi.

Sementara penegakan hukum lunak yakni dengan menyosialisasikan pencegahan maupun rehabilitasi.

Program yang dicanangkan di antaranya kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba. Selain itu, dilakukan pemeringkatan kerawanan narkoba di masing-masing kabupaten/kota.

”Jadi per desa itu, ada daerah yang hijau, orange, kuning, dan merah. Kategori ini sudah ada indikatornya. Kita harapkan yang merah turun ke kuning, kuning ke orange, orange ke hijau,” pungkasnya.

Komentar