Itu diungkapkan Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo dalam rapat koordinasi lintas sektor penguatan sinergi penanggulangan konflik di Semarang, Senin (28/7/2025).
Konflik sosial pada 2025 ini juga masih seputuaran gesekan antarormas, antarperguruan silat, hingga antarpendukung sepak bola.
Menurutnya upaya mitigasi berbagai konflik yang terjadi menjadi kunci utama persatuan dan kesatuan memajukan bangsa untuk memajukan bangsa.
Upaya itu harus dilakukan sejak dini dan menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat guna menjaga stabilitas keamanan.
”Kedamaian bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi hasil dari perjuangan dan kerja sama semua pihak,” katanya, seperti dikutip dari Antara, Selasa (29/7/2025).
Murianews, Semarang – Gesekan antarormas disebut menjadi pemicu terjadinya konflik sosial di Jateng. Meski turun 8,5 persen pada 2024 di banding tahun sebelumnya, konflik sosial tercatat mencapai 27 kasus.
Itu diungkapkan Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo dalam rapat koordinasi lintas sektor penguatan sinergi penanggulangan konflik di Semarang, Senin (28/7/2025).
Konflik sosial pada 2025 ini juga masih seputuaran gesekan antarormas, antarperguruan silat, hingga antarpendukung sepak bola.
Menurutnya upaya mitigasi berbagai konflik yang terjadi menjadi kunci utama persatuan dan kesatuan memajukan bangsa untuk memajukan bangsa.
Upaya itu harus dilakukan sejak dini dan menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat guna menjaga stabilitas keamanan.
”Kedamaian bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi hasil dari perjuangan dan kerja sama semua pihak,” katanya, seperti dikutip dari Antara, Selasa (29/7/2025).
Dukung Polda Jateng...
Sementara Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat mendukung Polda Jateng dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menurutnya Kodam IV/Diponegoro beserta dan jajarannya siap membantu kepolisian dalam penegakan hukum dan menjaga situasi kondusif wilayah dari potensi konflik horizontal.
Ia menambahkan meskipun Jawa Tengah dikenal sebagai provinsi yang toleran dan harmonis, dinamika sosial yang terus berkembang tetap berpotensi memunculkan gesekan.
”Tiga pilar antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan dalam mencegah konflik dan menjaga ketertiban masyarakat,” katanya.
