Program itu diluncurkan Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Rabu (6/8/2025) malam, sekaligus dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI. Ketiga progam itu dikemas dalam tajuk ”Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru”.
Program itu mendapatkan sambutan positif dari Gubernur Jateng Ahmad Luthfi. Ia menilai, insentif itu merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru.
”Guru-guru menjadi lebih sejahtera dengan hadirnya negara,” kata Ahmad Luthfi usai acara.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Sadimin menambahkan, Pemprov Jateng sendiri sudah memulai lebih dulu memberikan insentif guru non ASN atau guru honorer dan pendidik nonformal.
Insentif itu berupa gaji atau honorarium guru pada satuan pendidikan negeri (SMA/SMK/SLB) yang sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Honorarium bagi guru non ASN, termasuk guru tamu, ditanggung APBD Provinsi Jateng, melalui skema belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan.
Pada 2025, BOP Pendidikan Jateng dialokasikan sebesar Rp 472,381 miliar. Jumlah guru non-ASN atau guru tidak tetap (GTT) pada satuan pendidikan negeri di Jateng berjumlah 3.043 orang, terbagi atas guru SMA 1.313 orang, SMK 1.442 orang, dan SLB 288 orang.
Murianews, Jateng – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI resmi meluncurkan program insentif guru honorer, BSU Pendidik nonformal, dan bantuan afirmasi kualifikasi S1/D4 untuk guru.
Program itu diluncurkan Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Rabu (6/8/2025) malam, sekaligus dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI. Ketiga progam itu dikemas dalam tajuk ”Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru”.
Program itu mendapatkan sambutan positif dari Gubernur Jateng Ahmad Luthfi. Ia menilai, insentif itu merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru.
”Guru-guru menjadi lebih sejahtera dengan hadirnya negara,” kata Ahmad Luthfi usai acara.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Sadimin menambahkan, Pemprov Jateng sendiri sudah memulai lebih dulu memberikan insentif guru non ASN atau guru honorer dan pendidik nonformal.
Insentif itu berupa gaji atau honorarium guru pada satuan pendidikan negeri (SMA/SMK/SLB) yang sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Honorarium bagi guru non ASN, termasuk guru tamu, ditanggung APBD Provinsi Jateng, melalui skema belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan.
Pada 2025, BOP Pendidikan Jateng dialokasikan sebesar Rp 472,381 miliar. Jumlah guru non-ASN atau guru tidak tetap (GTT) pada satuan pendidikan negeri di Jateng berjumlah 3.043 orang, terbagi atas guru SMA 1.313 orang, SMK 1.442 orang, dan SLB 288 orang.
Di Swasta...
Khusus untuk guru pada satuan pendidikan Swasta (SMA, SMK, dan SLB), Pemprov Jateng juga memberikan dukungan pembiayaan.
Salah satunya diarahkan untuk pemenuhan honor bagi guru, melalui skema belanja Bosda. Pada 2025, APBD Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran Bosda sebesar Rp 142,632 miliar.
Sementara, program Kemendikdasmen mengisi ruang yang belum disentuh pemprov Jateng. Salah satunya yakni BSU selama tujuh bulan dengan nilai Rp 300.000 per bulan.
”Baru tahun ini ada untuk insentif selama tujuh bulan, berarti total nilainya Rp 2,1 juta. Dengan peningkatan kesejahteraan ini, harapannya kualitas pendidikan di Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya, akan lebih bermutu dan berkualitas,” jelas Sadimin.
Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan, ”Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru” merupakan tiga program strategis Kemendikdasmen, dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Program itu juga menindaklanjuti arah kebijakan Presiden di pidato peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025. Di mana dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya peningkatan mutu guru dan pemerataan akses pendidikan.
Total Alokasi...
Pada 2025 ini, pemerintah memberikan insentif bagi 12.500 guru untuk menempuh jenjang pendidikan S1 atau D4 melalui program rekognisi pembelajaran lampau (RPL) di 112 perguruan tinggi.
Kemudian, guna meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah memberikan insentif sebesar Rp 300 ribu untuk 341.248 guru honorer selama tujuh bulan. Insentif diberikan dalam satu waktu dengan nilai total Rp 2,1 juta per orang dan ditransfer langsung ke rekening guru yang bersangkutan.
”Pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk 253.407 guru PAUD nonformal. BSU sebesar Rp 300.000 untuk 2 bulan. Juga tunjangan sertifikasi kepada 1.438.029 guru di Indonesia,” katanya.
