Utamanya yang berkaitan dengan perkembangan kesehatan anak-anak yang menjadi korban.
Dalam dua hari ini, pemeriksaan secara komprehensif akan dilakukan. Baik dari alat makan, dapur, bahan makanan, bahkan cara pengolahan sampai penyajian. Pihak SPPG juga akan dievaluasi oleh BGN selaku instansi yang berwenang terkait program MBG.
”Sampai hari ini belum bisa disimpulkan di mana titik masalahnya. Nanti dilihat dari hasil laboratorium,” ungkap Yunita.
Murianews, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) gerak cepat dalam menangani peristiwa keracunan makan pada program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Sragen.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, saat ini prosesnya masih dalam pemeriksaan dan evaluasi bersama.
Sample makanan di dapur umum lokasi MBG daerah tersebut pun tengah diperiksa di laboratorium milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui penyebab pastinya.
”Kita berhentikan dulu MBG-nya. Kita sudah buka posko terkait dengan kesehatan 24 jam. Sampai hari ini tidak ada yang dirawat inap, ia hanya rawat jalan. Hasilnya kita lab-kan. Tetapi kondisi anak-anak kita sudah sehat semua,” kata Ahmad Luthfi saat ditemui di kampus Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, pada Rabu, (13/8/2025)
Sembari menunggu hasil laboratorium, Satgas MBG Jateng bersama Dinas Kesehatan masih terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Untuk sementara waktu, aktivitas MBG yang disuplai oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bersangkutan dihentikan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar menambahkan peristiwa terkait MBG di Sragen mengakibatkan sekitar 196 anak keracunan. Ratusan anak tersebut sudah diperiksa dan mengalami gangguan pencernaan ringan.
”Rawat jalan, tidak ada yang rawat inap, karena gangguan pencernaan ringan. Tetapi untuk penyebabnya memang belum diketahui. Sampel makanannya sekarang diperiksa di provinsi untuk melihat apa penyebabnya,” katanya.
Perkembangan kasus...
Yunita menyatakan, Gubernur Ahmad Luthfi juga terus memantau perkembangan kasus tersebut. Pemprov Jateng juga sudah membuka posko layanan kesehatan selama 24 jam, untuk menerima aduan atau laporan lanjutan terkait peristiwa tersebut.
Utamanya yang berkaitan dengan perkembangan kesehatan anak-anak yang menjadi korban.
Dalam dua hari ini, pemeriksaan secara komprehensif akan dilakukan. Baik dari alat makan, dapur, bahan makanan, bahkan cara pengolahan sampai penyajian. Pihak SPPG juga akan dievaluasi oleh BGN selaku instansi yang berwenang terkait program MBG.
”Sampai hari ini belum bisa disimpulkan di mana titik masalahnya. Nanti dilihat dari hasil laboratorium,” ungkap Yunita.
