APBD Jateng 2026 Turun, Ketua DPRD Jateng Instruksikan Ini

Murianews, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dan DPRD Jateng secara resmi telah menandatangani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menjelaskan fokus utama anggaran untuk tahun mendatang masih selaras dengan visi Gubernur, yaitu menjadikan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional.

”Prioritas anggaran ini masih mengacu pada tema daripada visi-misi Gubernur, yakni Jawa Tengah menjadi Lumbung Pangan Nasional,” ujar Sumanto usai rapat paripurna di Gedung Berlian, Kota Semarang, Kamis, (20/11/2025)

Namun, Sumanto mengungkapkan jika total anggaran yang disetujui mengalami penurunan signifikan akibat adanya pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.

”Anggaran ini jumlahnya turun sekitar Rp 1,52 triliun dari tahun sebelumnya. Kalau kemarin Rp24,48 triliun, sekarang menjadi Rp22,16 triliun,” jelasnya.

Dampak dari pemangkasan dana transfer ini berimbas pada keseluruhan sektor, termasuk sektor prioritas. Sumanto tidak menampik bahwa ada sektor yang anggarannya belum maksimal.

Meskipun demikian, ia secara khusus meminta agar sektor pertanian dan peternakan yang menjadi tulang punggung visi Lumbung Pangan Nasional dapat dimaksimalkan penggunaannya.

Cari pembiayaan...  

”Ini memang harus dimaksimalkan, karena (alokasi) sektor yang menjadi prioritas visi-misi Gubernur itu masih kurang. Ini perlu ada penambahan," tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sumanto membenarkan jika penurunan dana transfer akan menyebabkan seluruh sektor dalam plafon APBD 2026 angkanya menurun. Ia menyebut, angka yang disepakati hari ini masih berupa plafon sementara yang nantinya akan dipertajam lagi dalam pembahasan APBD definitif.

Ketua DPRD Jateng (Sumanto)

Ia juga khawatir jika berkurangnya anggaran ini akan memengaruhi kinerja program dan berpotensi membuat beberapa program tidak berjalan maksimal. 

Sumanto menyebut, kemungkinan besar beberapa program di Jawa Tengah nantinya harus mencari pembiayaan dari Pemerintah Pusat sebagai kompensasi atas pemangkasan dana transfer daerah.

”Ya, mesti ya berpengaruh pada program kerja, tentunya akan berdampak tidak maksimal, kan? Jadi, mungkin ada program-program dari pusat yang akan membiayai,” pungkas Sumanto