Kenapa Pajak Kendaraan Jateng Melejit? Ternyata Ini Penjelasannya

Murianews, Semarang – Sejumlah pemilik kendaraan di wilayah Jawa Tengah belakangan ini mengeluhkan tagihan pajak kendaraan Jateng yang dirasa melonjak cukup tajam.

Melalui berbagai platform media sosial, para wajib pajak membagikan keresahan mereka terkait nominal pembayaran yang meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

Contohnya, pajak sepeda motor yang biasanya berada di kisaran Rp 130 ribu kini merangkak naik ke angka Rp 170 ribu, sementara untuk kendaraan roda empat, ada yang melaporkan kenaikan dari Rp 3 juta menjadi lebih dari Rp 6 juta.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng sendiri menjelaskan kenaikan pajak kendaraan Jateng ini. Adapun kenaikannya disebabkan oleh implementasi kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Berdasarkan skema terbaru, total tarif yang dikenakan kini mencapai 1,74 persen dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Angka tersebut merupakan gabungan dari tarif provinsi sebesar 1,05 persen dan tambahan opsen sebesar 66 persen, sehingga secara akumulatif masyarakat merasakan kenaikan pajak kendaraan Jateng sekitar 16 persen dari biaya pokok sebelumnya.

Disalurkan ke kabupaten... 

Pemerintah sendiri mengatakan jika hasil pemungutan dari pajak kendaraan Jateng ini nantinya tidak hanya masuk ke kas provinsi, melainkan langsung disalurkan ke tingkat kabupaten dan kota.

Alokasi dana opsen tersebut diproyeksikan untuk membiayai berbagai kepentingan publik di daerah asal wajib pajak, seperti perbaikan akses infrastruktur, pemeliharaan jembatan, hingga penguatan kualitas pelayanan publik.

Dengan sistem ini, kontribusi warga melalui pajak kendaraan Jateng diharapkan dapat dirasakan langsung manfaatnya di lingkungan sekitar mereka secara lebih cepat.

Secara regulasi, perhitungan pajak kendaraan Jateng yang baru ini telah dikukuhkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023.

Aturan tersebut menetapkan tarif kepemilikan pertama sebesar 1,05 persen, namun bagi individu yang memiliki lebih dari satu kendaraan atas nama atau alamat yang sama, akan dikenakan tarif progresif yang lebih tinggi.

Skema tarif... 

Skema tarif progresif pada pajak kendaraan Jateng ini dimulai dari 1,40 persen untuk unit kedua hingga mencapai maksimal 2,45 persen bagi kepemilikan unit kelima dan seterusnya.

Perubahan struktur pajak kendaraan Jateng ini juga merupakan bentuk sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).