Segini Tarif Jual Beli Jabatan Perangkat Desa di Pati Era Sudewo

Murianews, Semarang – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi jual-beli jabatan yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo, pada Selasa (22/7/2026).

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan lima kepala desa (kades) sebagai saksi untuk membongkar praktik jual beli pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.

Salah satu saksi, Sukiman Kades Mencong sekaligus Ketua Paguyuban Kades Kecamatan Puncakwangi membeberkan adanya patokan mahar atau setoran uang bagi para calon perangkat desa yang ingin lolos seleksi.

Di hadapan majelis hakim, Sukiman menceritakan bahwa pada akhir 2025 ia pernah dipanggil ke rumah Suharmanto, mantan Ketua Paguyuban Kades Puncakwangi yang juga anggota DPRD Pati.

Dalam pertemuan itu, ia bertemu dengan Abdul Suyono, sosok yang dikenal publik sebagai orang dekat Sudewo.

”Yang menyampaikan Abdul Suyono, nanti ada pengisian perangkat desa, terus menunjuk nominal uang. Rp 175 juta untuk jabatan Sekdes (Sekretaris Desa), lalu Kasi dan Kaur sebesar Rp 125 juta,” ungkap Sukiman menjawab pertanyaan JPU Ramaditya.

Tarif sekdes hingga kaur... 

JPU kemudian membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sukiman. Dalam BAP terungkap jika Suyono mengklaim masuk dalam tim khusus pengisian perangkat desa di empat kecamatan, yakni Jakenan, Jaken, Puncakwangi, dan Winong.

Suyono juga melarang para kades membawa-bawa nama Bupati Sudewo dalam proses penarikan uang tersebut, meski status keterikatannya sudah menjadi rahasia umum.

”Suyono meminta memberitahukan kepada kades maupun calon perangkat desa agar tidak menyebut nama Bupati Pati Pak Sudewo dalam proses pengisian. Namun sudah jadi rahasia umum jika Abdul Suyono adalah orang dekat Pak Bupati,” tegas Sukiman membenarkan isi BAP.

Meski sempat diancam jika pendaftar yang tidak membayar tidak akan diloloskan, Sukiman mengaku menolak menyebarkan instruksi mahar tersebut kepada para kades di wilayahnya karena merasa di luar kewenangannya.

Pasca pemeriksaan KPK, Sukiman bahkan mengumpulkan seluruh kades di Puncakwangi untuk membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak ada aliran uang dari wilayahnya.

Selain Sukiman, saksi lain seperti Kades Sumbersari (Ahmad Useri) dan Kades Pundenrejo (M. Safakuri) turut mengaminkan adanya patokan mahar serupa di kecamatan lain.

Tarif sekdes hingga kaur... 

Di Kecamatan Kayen dan Tayu, tarif pendaftaran posisi Sekdes dipatok berkisar antara Rp150 juta hingga Rp 180 juta, sedangkan untuk posisi Kaur dan Kasi berkisar Rp 120 juta hingga Rp 130 juta.