Saat ini, Perhutani mengelola sekitar 400 ribu hektare hutan sosial. Luasan ini berkurang dari sebelumnya yang mencapai sekitar 600 ribu hektare akibat penataan dan pengambilalihan lahan oleh kementerian.
Menurut Asep, kerja sama antara pemerintah daerah dan Perum Perhutani sangat penting agar pengelolaan hutan bisa lebih optimal dan berdampak luas.
"Selain pengelolaan tanaman, ke depan bisa juga dikembangkan potensi wisata alam, tentunya dengan mengikuti aturan yang berlaku," pungkasnya.
Murianews, Semarang – Pemprov Jateng bersama Perum Perhutani dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mengoptimalkan potensi kawasan hutan yang ada. Langkah ini diambil untuk mendorong pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan bahwa potensi kehutanan di provinsi Jateng sangat besar. Dalam pertemuannya dengan Menteri LHK beberapa waktu lalu, dibahas rencana pengembangan komoditas utama seperti kayu dan getah pinus.
"Potensi Jawa Tengah itu ada beberapa komoditas, terutama kayu dan getah pinus, itu yang nanti akan dimaksimalkan," ujar Luthfi usai menerima Kepala Perum Perhutani Regional Jawa Tengah, Kamis (24/4/2025).
Optimalisasi yang direncanakan mencakup pembibitan, penanaman kembali, dan regenerasi pohon berkomoditas tinggi. Serta kerja sama lintas sektor untuk pengelolaan kawasan hutan secara terpadu.
Selain itu, Pemprov Jateng juga akan mengembangkan bibit pohon aren yang akan ditanam di sepanjang bantaran sungai. Program ini melibatkan masyarakat sekitar agar ikut memanfaatkan hasil pohon tersebut untuk kebutuhan ekonomi.
Sementara itu, Kepala Perum Perhutani Regional Jawa Tengah, Asep Dedi Mulyadi, menyebutkan bahwa potensi hutan di wilayahnya tidak hanya terbatas pada hasil kayu. Tetapi juga memiliki keindahan alam yang bisa dikembangkan sebagai objek wisata.
"Produk utama kami masih kayu, tapi hasil non-kayu seperti getah pinus juga sangat potensial. Jawa Tengah merupakan penghasil getah pinus terbesar di Perum Perhutani," ungkap Asep.
Perhutani...
Saat ini, Perhutani mengelola sekitar 400 ribu hektare hutan sosial. Luasan ini berkurang dari sebelumnya yang mencapai sekitar 600 ribu hektare akibat penataan dan pengambilalihan lahan oleh kementerian.
Menurut Asep, kerja sama antara pemerintah daerah dan Perum Perhutani sangat penting agar pengelolaan hutan bisa lebih optimal dan berdampak luas.
"Selain pengelolaan tanaman, ke depan bisa juga dikembangkan potensi wisata alam, tentunya dengan mengikuti aturan yang berlaku," pungkasnya.
