Untuk mengurangi backlog tersebut, pada tahun 2025 Pemprov Jateng mengalokasikan 17.510 unit rumah melalui APBD. Rinciannya, 17.000 unit renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, serta 510 unit pembangunan rumah baru lewat bantuan sosial.
“Kita sudah anggarkan. Pekerjaan ini kita lakukan secara kolaboratif, tidak hanya oleh Dinas Perakim, tetapi juga menggandeng dinas tenaga kerja, sosial, dan lainnya,” jelas Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menambahkan penghargaan ini sekaligus menegaskan komitmen Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan 3 juta rumah.
“Ini menjadi bukti komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memberikan pelayanan dasar sektor perumahan,” ujarnya.
Boedyo menyebutkan, dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni, Pemprov Jawa Tengah tidak dapat berjalan sendiri. Kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan menjadi kunci.
Pada tahun 2025, total alokasi rumah di Jawa Tengah mencapai lebih dari 26 ribu unit. Terdiri atas 17.510 unit dari Pemprov, 6.776 unit dari pemerintah kabupaten/kota, serta 2.067 unit dari CSR perusahaan.
“Jumlah itu masih bisa berkembang karena semakin banyak pihak yang memberikan perhatian pada layanan dasar perumahan ini,” tandasnya. (*)
Murianews, Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik peringkat pertama dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan. Penghargaan ini disampaikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi pada acara peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
Maruarar menyampaikan, Jawa Tengah layak mendapatkan penghargaan karena mengalokasikan anggaran bidang perumahan dalam jumlah besar. Pada tahun 2025, Pemprov Jateng mengalokasikan pembangunan dan renovasi sebanyak 17.510 unit rumah. Jumlah ini jauh melampaui Aceh yang menempati peringkat kedua dengan 3.114 unit, serta Jawa Timur di peringkat ketiga dengan 2.110 unit.
“Pertumbuhan rumah subsidi di Jawa Tengah juga cukup besar. Melalui kepemimpinan Pak Ahmad Luthfi, penyediaan perumahan banyak difasilitasi. Terima kasih atas kerja kerasnya Pak Gubernur,” kata Maruarar yang akrab disapa Ara.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, penghargaan dari Kementerian PKP menjadi motivasi bagi Pemprov Jateng, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh stakeholder terkait untuk meningkatkan pelayanan perumahan.
“Jawa Tengah mendapatkan nomor satu karena program perbaikan rumah layak huni bisa mencapai sekitar 17 ribu unit. Ini akan sangat membantu masyarakat kita, terutama yang berada dalam kategori miskin ekstrem,” ujarnya.
Berdasarkan data, backlog perumahan di Jawa Tengah hingga akhir 2024 masih mencapai 1.332.968 unit. Jumlah itu terdiri dari backlog kelayakan sebanyak 1.022.113 unit dan backlog kepemilikan 310.855 unit.
Bantuan Keuangan...
Untuk mengurangi backlog tersebut, pada tahun 2025 Pemprov Jateng mengalokasikan 17.510 unit rumah melalui APBD. Rinciannya, 17.000 unit renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, serta 510 unit pembangunan rumah baru lewat bantuan sosial.
“Kita sudah anggarkan. Pekerjaan ini kita lakukan secara kolaboratif, tidak hanya oleh Dinas Perakim, tetapi juga menggandeng dinas tenaga kerja, sosial, dan lainnya,” jelas Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menambahkan penghargaan ini sekaligus menegaskan komitmen Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan 3 juta rumah.
“Ini menjadi bukti komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memberikan pelayanan dasar sektor perumahan,” ujarnya.
Boedyo menyebutkan, dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni, Pemprov Jawa Tengah tidak dapat berjalan sendiri. Kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan menjadi kunci.
Pada tahun 2025, total alokasi rumah di Jawa Tengah mencapai lebih dari 26 ribu unit. Terdiri atas 17.510 unit dari Pemprov, 6.776 unit dari pemerintah kabupaten/kota, serta 2.067 unit dari CSR perusahaan.
“Jumlah itu masih bisa berkembang karena semakin banyak pihak yang memberikan perhatian pada layanan dasar perumahan ini,” tandasnya. (*)
