Sekda Jateng Dorong Akselerasi Cakupan Kepesertaan JKN
Cholis Anwar
Selasa, 25 Juni 2024 17:42:00
Murianews, Semarang – Sekretaris Daerah atau Sekda Jateng, Sumarno, mendorong pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk mempercepat cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Universal Health Coverage (UHC).
Hal ini diungkapkan Sumarno dalam acara Apresiasi Kepatuhan Pembayaran Iuran Program JKN 2023 yang digelar di Hotel Gumaya, Kota Semarang, pada Selasa (25/6/2024).
”Jaminan kesehatan itu sangat penting, karena sakit datangnya tidak bisa diprediksi. Dengan mempunyai jaminan kesehatan, maka ketika sakit datang, kita sudah tidak khawatir soal biaya,” ujar Sumarno.
Menurut Sumarno, program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan menjadi salah satu upaya untuk menangani kemiskinan. Jaminan kesehatan merupakan layanan dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat.
Ia menekankan jika penyelenggaraan program JKN bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta.
”Kami mendorong agar seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah aktif berkontribusi dalam penyediaan anggaran dan regulasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program JKN,” tambah Sumarno.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Direksi Wilayah IV BPJS Kesehatan, Mulyo Wibowo, memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas kontribusi mereka dalam penyediaan anggaran dan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan. Hal ini, menurutnya, sangat membantu dalam menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Mulyo mengungkapkan bahwa per 1 Juni 2024, jumlah peserta JKN di Jawa Tengah telah mencapai sekitar 37 juta jiwa, atau 97,1 persen dari total penduduk Jawa Tengah yang sebanyak 38,1 juta jiwa.
Meski demikian, Mulyo menekankan bahwa target UHC nasional tahun 2024 adalah 98 persen, sebagaimana telah ditetapkan oleh Presiden RI, Joko Widodo. Untuk mencapai target tersebut, dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan.
”Dukungan tersebut bisa berupa penyediaan anggaran, dukungan regulasi untuk mendorong masyarakat aktif membayar iuran, serta dukungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di masing-masing kabupaten/kota,” jelas Mulyo.
Sumarno menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai cakupan kesehatan yang lebih luas. Ia berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat memahami pentingnya jaminan kesehatan dan berpartisipasi aktif dalam program JKN.
”Saya berharap dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, target UHC tahun 2024 dapat tercapai. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan setiap warga Jawa Tengah mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang layak,” pungkas Sumarno.
Murianews, Semarang – Sekretaris Daerah atau Sekda Jateng, Sumarno, mendorong pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk mempercepat cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Universal Health Coverage (UHC).
Hal ini diungkapkan Sumarno dalam acara Apresiasi Kepatuhan Pembayaran Iuran Program JKN 2023 yang digelar di Hotel Gumaya, Kota Semarang, pada Selasa (25/6/2024).
”Jaminan kesehatan itu sangat penting, karena sakit datangnya tidak bisa diprediksi. Dengan mempunyai jaminan kesehatan, maka ketika sakit datang, kita sudah tidak khawatir soal biaya,” ujar Sumarno.
Menurut Sumarno, program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan menjadi salah satu upaya untuk menangani kemiskinan. Jaminan kesehatan merupakan layanan dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat.
Ia menekankan jika penyelenggaraan program JKN bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta.
”Kami mendorong agar seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah aktif berkontribusi dalam penyediaan anggaran dan regulasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program JKN,” tambah Sumarno.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Direksi Wilayah IV BPJS Kesehatan, Mulyo Wibowo, memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas kontribusi mereka dalam penyediaan anggaran dan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan. Hal ini, menurutnya, sangat membantu dalam menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Mulyo mengungkapkan bahwa per 1 Juni 2024, jumlah peserta JKN di Jawa Tengah telah mencapai sekitar 37 juta jiwa, atau 97,1 persen dari total penduduk Jawa Tengah yang sebanyak 38,1 juta jiwa.
Meski demikian, Mulyo menekankan bahwa target UHC nasional tahun 2024 adalah 98 persen, sebagaimana telah ditetapkan oleh Presiden RI, Joko Widodo. Untuk mencapai target tersebut, dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan.
”Dukungan tersebut bisa berupa penyediaan anggaran, dukungan regulasi untuk mendorong masyarakat aktif membayar iuran, serta dukungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di masing-masing kabupaten/kota,” jelas Mulyo.
Sumarno menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai cakupan kesehatan yang lebih luas. Ia berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat memahami pentingnya jaminan kesehatan dan berpartisipasi aktif dalam program JKN.
”Saya berharap dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, target UHC tahun 2024 dapat tercapai. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan setiap warga Jawa Tengah mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang layak,” pungkas Sumarno.
