Gubernur Luthfi Minta Daerah Dilibatkan untuk Evaluasi Program MBG

Murianews, Surakarta – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta agar pemerintah daerah dilibatkan dalam hal evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, hal ini penting lantaran pemda setempat yang lebih memahami kondisi riil pelaksanaan MBG di lapangan.

”Meskipun Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap harus dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaannya,” kata Luthfi dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch II Provinsi Jawa Tengah 2026 di Lorin Hotel Surakarta, Kamis (5/6/2026).

Luthfi menegaskan, evaluasi MBG ini tidak hanya berkutat pada makanan, tetapi ada aspek lain yang saling keterkaitan. Ia menyebut, aspek yang tidak kalah penting untuk dievaluasi adalah menu makanan, keamanan pangan, sertifikasi halal, hingga Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Luthfi menilai, menu MBG tidak bisa diseragamkan sepenuhnya. Mengingat setiap daerah memiliki ketersediaan bahan pangan, kebiasaan konsumsi, dan karakteristik anak yang berbeda.

Karena itu, pihaknya mendorong agar Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (TP PKK) dalam hal ini bisa dilibatkan. Menurutnya, PKK dinilai bisa membantuk untuk menyesuaikan menu yang dibutuhkan peserta didik.  

Ia mencontohkan, pelibatan PKK dalam pendampingan MBG di Solo dapat menjadi pola yang direplikasi daerah lain. Pendekatan ibu-ibu dinilai lebih dekat dengan kebutuhan anak.

”Dengan melibatkan kearifan lokal dan pendekatan ibu-ibu melalui PKK, pelaksanaan MBG bisa lebih tepat sasaran dan lebih sesuai dengan kebutuhan anak-anak,” katanya.

Capaian program...

Dalam forum yang sama, Luthfi juga memaparkan capaian program MBG di Jawa Tengah. Hingga saat ini sudah hampir 9 juta orang yang menerima manfaatnya.

”Untuk Program Makan Bergizi Gratis, Jawa Tengah memiliki data sasaran yang besar. Saat ini penerima manfaatnya sudah hampir 9 juta orang. Karena itu, MBG menjadi salah satu prioritas utama yang kita laksanakan,” ujarnya.

Sementara Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, monitoring dan evaluasi program direktif Presiden tidak boleh dimaknai sebagai upaya mencari kesalahan. Monev harus menjadi instrumen perbaikan kebijakan.

Menurut Yusharto, program prioritas nasional harus tersambung dengan perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan begitu, pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai, keberhasilan program nasional tidak cukup hanya dilihat dari rancangan kebijakan di tingkat pusat. Program harus diuji dari realitas pelaksanaan di daerah.

”Keberhasilan akan tampak ketika kebijakan itu masuk ke ruang kehidupan masyarakat yang konkret,” kata dia.

Menurut Aria, pemerintah daerah merupakan pihak pertama yang mendengar keluhan warga dan memahami kondisi lapangan. Karena itu, evaluasi pelaksanaan program pusat di daerah menjadi penting agar kebijakannya benar-benar menyentuh masyarakat.

Rakor tersebut digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan 10 program direktif Presiden di daerah. Selain MBG, program yang dibahas meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, swasembada pangan, Cek Kesehatan Gratis, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.