Oleh karenanya, pendampingannya tidak hanya Bhabinkamtibmas dan Babinsa saja, tapi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Aparat Penegak Hukum (APH) yang terdiri dari Inspektorat, Kejaksaan dan Kepolisian akan memberikan pendampingan.
”Kejaksaan dan kepolisian mengawal para kades dalam membangun. Agar tak ada oknum tak bertanggung jawab dalam pembangunan,” tegasnya.
Pembangunan di Jateng juga tidak bisa hanya dilakukan dari struktur pemerintahan dari atas ke bawah, tapi akan lebih efektif jika dimulai dari bawah ke atas.
”Ingat, tidak ada kades yang ditinggal (dalam pembangunan desa). Nek ono opo-opo (kalau ada apa-apa) koordinasikan dengan tiga pilar dulu,” ujarnya.
Murianews, Semarang – Sebanyak 7.810 kepala desa (kades) se-Jateng mengikuti kegiatan Sekolah Antikorupsi di GOR Indoor Jatidiri Kota Semarang, Selasa (29/4/2025).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan beberapa arahan pada para kades.
Di antaranya, Ahmad Luthfi menjamin perlindungan kepada semua kades di wilayahnya dalam menjalankan program-program pembangunan. Dengan catatan, mereka bekerja sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku.
Ia menegaskan, para kades tidak boleh sedikit-sedikit diganggu atau diancam dengan hukuman pidana.
”Kades harus didampingi dalam rangka ciptaan stabilitas desa. Pulang dari ini (Sekolah Antikorupsi), tiga pilar diefektifkan kembali. Tidak boleh kades sedikit-sedikit pidana,” kata dia.
Melalui kegiatan tersebut, Ahmad Luthfi ingin mendorong program pembangunan di desa di Jateng. Oleh karenanya, ia memberikan pemahaman kepada 7.810 kades tentang aturan hukum melalui Sekolah Antikorupsi yang menjadi kali pertama di Indonesia.
Selain itu, ia juga ingin mengefektifkan kembali fungsi tiga pilar di pemerintahan desa. Ketiga pilar ini meliputi Kades/Lurah, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa).
Luthfi menyatakan, semua pemerintah desa di Jateng bakal digelontor bantuan keuangan Rp 1,2 triliun di 2025. Jika pembangunan sesuai dengan visi misi Jateng, maka akan berdampak besar.
Ujung Tombak Pembangunan...
Oleh karenanya, pendampingannya tidak hanya Bhabinkamtibmas dan Babinsa saja, tapi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Aparat Penegak Hukum (APH) yang terdiri dari Inspektorat, Kejaksaan dan Kepolisian akan memberikan pendampingan.
”Kejaksaan dan kepolisian mengawal para kades dalam membangun. Agar tak ada oknum tak bertanggung jawab dalam pembangunan,” tegasnya.
Ahmad Luthfi mengatakan desa merupakan etalasenya negara. Sebab, desa merupakan ujung tombak pembangunan.
Pembangunan di Jateng juga tidak bisa hanya dilakukan dari struktur pemerintahan dari atas ke bawah, tapi akan lebih efektif jika dimulai dari bawah ke atas.
Melalui Sekolah Antikorupsi itu, Ahmad Luthfi meminta para kades bertanya sebanyak-banyaknya pada narasumber. Kades harus tahu mana ”daging dan mana tulang” atau mana yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang.
”Ingat, tidak ada kades yang ditinggal (dalam pembangunan desa). Nek ono opo-opo (kalau ada apa-apa) koordinasikan dengan tiga pilar dulu,” ujarnya.
