”Kantor Gubernur ini tidak hanya tempat kerja Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda, tetapi kantor ini kita gunakan untuk melakukan komunikasi dua arah atau brain storming, dengan membuka ruang untuk masyarakat agar mengadukan segala permasalahan-permasalahan yang ada,” kata Ahmad Luthfi saat meluncurkan Kantor Gubernur Rumah Rakyat.
Ia mengatakan, rumah rakyat ini merupakan simbol kehadiran pemerintah untuk melayani masyarakat.
Adapun tujuannya, untuk menyerap aspirasi masyarakat, mengidentifikasi permasalahan aktual, merumuskan solusi bersama antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
”Ini bentuk keterbukaan kita dalam rangka pelayanan publik. Sekaligus sebagai balancing (penyeimbang), dan koreksi bagi kita terkait dengan unsur pelayanan publik di tempat kita,” kata Ahmad Luthfi.
Bagi daerah yang wilayahnya jauh dari Kantor Gubernur, dapat datang di masing-masing kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil).
Murianews, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara resmi membuka Kantor Gubernur sebagai Rumah Rakyat, Senin (5/5/2025). Kebijakan ini dilakukan untuk mendekatkan dan mempermudah layanan masyarakat.
Layanan di Rumah Rakyat dibuka di lantai 1 Kantor Gubernur Jawa Tengah. Adapun waktu pelayanan untuk Senin-Kamis pukul 07.00-15.30 WIB, dan pada Jumat pukul 07.00-14.00 WIB.
”Kantor Gubernur ini tidak hanya tempat kerja Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda, tetapi kantor ini kita gunakan untuk melakukan komunikasi dua arah atau brain storming, dengan membuka ruang untuk masyarakat agar mengadukan segala permasalahan-permasalahan yang ada,” kata Ahmad Luthfi saat meluncurkan Kantor Gubernur Rumah Rakyat.
Ia mengatakan, rumah rakyat ini merupakan simbol kehadiran pemerintah untuk melayani masyarakat.
Adapun tujuannya, untuk menyerap aspirasi masyarakat, mengidentifikasi permasalahan aktual, merumuskan solusi bersama antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
”Ini bentuk keterbukaan kita dalam rangka pelayanan publik. Sekaligus sebagai balancing (penyeimbang), dan koreksi bagi kita terkait dengan unsur pelayanan publik di tempat kita,” kata Ahmad Luthfi.
Bagi daerah yang wilayahnya jauh dari Kantor Gubernur, dapat datang di masing-masing kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil).
Seperti Bakorwil Solo untuk Eks Karesidenan Surakarta, Bakorwil Pati untuk Eks Karesidenan Pati, dan Bakorwil Banyumas untuk Eks Karesidenan Banyumas.
Mengadu Online...
Selain itu, masyarakat juga dapat mengadukan permasalahan yang ada di sekitarnya secara online. Melalui website ppid.jatengprov.go.id dan dinas-dinas terkait, juga nomor WhatsApp 08112773393. Layanan secara online ini terbuka 1x24 jam.
Seluruh dinas juga sudah diinstruksikan untuk menanggapi aduan dengan cepat, sehingga aduan masyarakat bisa tertangani.
”Siapapun boleh mengadu. Mengadu langsung boleh, lewat call center atau online boleh. Kita siap melayani berikut dengan penyelesaiannya. Ini akan segera kami linierkan dengan bupati dan wali kota,” jelas Luthfi.
Melalui Rumah Rakyat tersebut, rencananya juga akan digelar dialog bersama Gubernur dan Wakil Gubernur setiap sebulan sekali dengan topik-topik yang sudah ditentukan.
Misalnya pada saat launching, digelar dialog dengan topik pendidikan sekaligus memperingati Hari Pendidikan Nasional.
”Guru, siswa, orangtua dan siapa pun boleh mengadu tentang permasalahan-permasalahan. Hari berikutnya nanti bisa nelayan, petani, dan siapa pun,” jelasnya
