Inspektorat dan Ombudsman Kawal Transparansi SPMB Jateng 2026/2027

Murianews, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan Inspektorat dan Ombudsman Republik Indonesia dalam pengawasan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK/SLB 2026/2027

Pengawasan ini mencakup seluruh tahapan seleksi, mulai dari penyusunan petunjuk teknis hingga monitoring lapangan.

Langkah ini guna memperkuat transparansi SPMB dan menjadi wujud komitmen Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melalui slogan ”No Titip No Jastip“.

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus Antonius Dwijo Putranto menerangkan, pengawasan SPMB 2026/2027 telah dimulai sejak tahap perencanaan hingga berakhirnya proses pendaftaran.

Secara teknis, pengawasan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan, Ombudsman, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), dan Kementerian Agama.

Selanjutnya, dilakukan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan SPMB, yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/117 Tahun 2026.

”Kami juga melakukan pengawasan dengan metode uji petik di beberapa kabupaten/ kota. Termasuk jika ada aduan dari masyarakat, kami akan melakukan pengawasan melalui pemeriksaan khusus,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).

Nantinya, ketika ditemukan kasus yang tidak sesuai dengan juknis, Inspektorat Jateng akan memberikan saran atau imbauan. Begitu pula ketika terdapat keluhan yang disampaikan masyarakat.

Respons Cepat Ombudsman... 

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah Siti Farida mengungkapkan, pihaknya tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga menjalankan fungsi pencegahan, harmonisasi regulasi dengan Permendikdasmen, hingga Respons Cepat Ombudsman (RCO).

“Dari awal ada pencegahan bersama, termasuk mengoptimalkan kanal pengaduan di satuan pendidikan. Termasuk kanal Lapor Gub, kami mengapresiasi adanya fitur khusus yang diperuntukkan bagi pengaduan SPMB,” urainya.

Farida mengungkapkan, pihaknya mengamati sejumlah hal, seperti area blank spot, data siswa dari keluarga miskin, hingga jalur mutasi orang tua.

Selain itu, Ombudsman RI Jawa Tengah juga mengingatkan adanya potensi kecurangan, yang dilakukan oknum dalam proses tersebut.