[caption id="attachment_232953" align="alignleft" width="880"] Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, di acara pembagian jaringan pengaman sosial (JPS) di Desa Karangkemiri Kecamatan Wanadadi, Selasa (10/8/2021). (Foto: dok Humas Pemkab Banjarnegara)[/caption] MURIANEWS, Banjarnegara – Kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Banjarnegara membuat geger publik, khususnya warga Banjarnegara. Apalagi, lembaga antirasuah tersebut menggeledah beberapa tempat, termasuk kantor dan rumah dinas Bupati Budhi Sarwono, Selasa (10/8/2021). Sehari sebelum itu, KPK juga menggeledah rumah Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono yang menjadi kantor PT Bumirejo di Jalan DI panjaitan dan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat, Senin (9/8/2021). Baca: KPK Geledah Rumah Bupati dan Kantor DPUPR Banjarnegara Kedatangan KPK tersebut diduga terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di DPUPR setempat tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi yang melibatkan Bupati Budhi Sarwono. Meski begitu, sang bupati yang sempat kontroversial karena mengeluh soal gaji bupati ini ternyata tak ambil pusing. Orang nomor satu di Banjarnegara itu bahkan masih menjalankan aktivitasnya sebagai bupati. Ia bahkan mendatangi lokasi pembagian Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dan ikut membagikan langsung bantuan tersebut di Desa Karangkemiri, Kecamatan Wanadadi, Selasa (10/8/2021) pagi tadi. Baca: Dijaga Polisi Bersenjata, Giliran Kantor Bupati Banjarnegara Digeledah KPK "Alhamdulillah, tepat jam 10 pagi tanggal 10 bulan Agustus tahun 2021 posisi di Desa Karangkemiri dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun," ujar Budhi saat melakukan pemantau pembagian JPS seperti dikutip Detik.com, Selasa (10/8/2021). Dalam kesempatan itu, Budhi bahkan berpesan kepada warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Mengingat ancaman virus Corona atau Covid-19 masih ada. "Tadi malam pukul 23.30 WIB saya mendapat surat terkait perpanjangan PPKM. Banjarnegara ada di level 3. Kemudian saya tindak lanjuti kepada forkopimca dan kepala desa. Dan hari ini, saya langsung membagikan jaringan pengaman sosial kepada warga," ujarnya. Kepada penerima JPS, Budhi juga berpesan agar bisa dimanfaatkan dengan baik. Yakni untuk memprioritaskan kebutuhan sehari-hari. "JPS ini diperuntukkan yang belum tercover PKH, BPNT, BST. Kalau yang tiga itu dari pusat. Sesuai arahan Mendagri untuk segera dibagikan (JPS). Untuk penerima tolong dimanfaatkan dengan baik. Prioritas untuk kepentingan sehari-hari, mudah-mudahan dengan bantuan Rp 300 ribu dapat meringankan kebutuhan warga," kata dia. Baca: KPK Bawa Dua Koper Hitam Usai Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Banjarnegara Ia menyebut, pembagian JPS disambut hangat oleh warga. Karena dapat membantu kebutuhan warga sehari-hari. "Tadi ada ibu-ibu tinggal sama ponakan, kalau di rumah saja karena PPKM kan kasihan. Sehingga perlu dibantu. Namun selain membantu secara logistik, kami juga imbau warga untuk mematuhi protokol kesehatan," ujarnya.   Penulis: Supriyadi Editor: Supriyadi Sumber: Detik.com