Begini Antispiasi Pemprov Hadapi Darurat Kekeringan di Jateng
Supriyadi
Rabu, 24 Juli 2024 09:02:00
Murianews, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus berupaya melakukan langkah antisipasi terhadap potensi bencana kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Apalagi BNPB merilis setidaknya ada 30 kabupaten/kota yang berstatus siaga darurat kekeringan.
Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana dalam Rapat Koordinasi Siaga Kekeringan bersama BNPB Selasa (23/7/2024) menegaskan, saat ini pihaknya selalu berkoordinasi dengan daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan ekstrem.
”Rapat koordinasi juga dulakukan dengan stakeholder daerah tersebut. Dalam rakor kita sudah melakukan pendataan kesiapan sarana dan prasarana wilayah. Termasuk pemberian anggaran,” katanya
Menurutnya, sebanyak 30 pemerintah kabupaten/kota di Jateng sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Sedangkan lima wilayah lainnya belum menetapkan status darurat kekeringan, karena kondisinya masih aman.
Pihaknya terus berupaya melakukan penanganan terhadap daerah yang kekeringan. Sesuai data per 22 Juli 2024, kata Nana, upaya droping air bersih sudah dilakukan di 10 kabupaten/kota, yang disalurkan untuk 25 kecamatan dan 33 desa terdampak kekeringan, dengan total penerima air bersih sejumlah 8.637 KK/26.725 jiwa.
Nana menjelaskan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2024 ini akan lebih basah dan pendek dibandingkan kemarau 2023. Sedangkan puncak musim kemarau 2024 di Jawa Tengah, diprediksi terjadi pada Juli ini
Dalam kesempatan itu, Pj gubernur juga mengimbau kepada bupati/wali kota agar meningkatkan kewaspadaan potensi bencana kekeringan dan karhutla, memetakan daerah rawan bencana, serta melakukan langkah-langkah strategis penanganan.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah daerah juga diminta memanfaatkan embung, membuat sumur bor, memantau ketersediaan air bersih, mendistribusikan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana kekeringan, melarang aktivitas penggunaan bahan yang mudah menimbulkan percikan api/kebakaran, dan lainnya.
”Ini perlu ada komunikasi dengan instansi terkait lainnya. Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri dalam menangani bencana,” imbau Nana.
Menurut dia, upaya-upaya itu perlu dilakukan, mengingat pada 2023 lalu terdapat 34 kabupaten/ kota di Jawa Tengah kekurangan air bersih pada saat kemarau.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan, mulai Minggu ketiga Juli 2024, curah hujan di Jawa Tengah hanya 50 mm. Situasi tersebut menunjukkan sudah masuk musim kemarau.
”Meskipun tidak ada El Nino, bencana kekeringan di Jateng masih akan terjadi. Meskipun di awal sampai pertengahan tahun bencana di Jawa Tengah relatif tidak banyak, tetapi harus tetap waspada. Per hari ini sudah ada 30 daerah yang menetapkan siaga darurat kekeringan dan karhutla,” ungkapnya.
Pada 2023 lalu, beber dia, kekeringan dan kebakaran hutan, gunung, dan tempat pembuangan akhir sampah terjadi di Jawa Tengah. Pemerintah telah mengantisipasi potensi bencana itu dengan berbagai upaya, di antaranya menyalurkan bantuan dari BNPB untuk 30 kabupaten/kota di Jateng, berupa peralatan dan anggaran operasional.
Murianews, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus berupaya melakukan langkah antisipasi terhadap potensi bencana kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Apalagi BNPB merilis setidaknya ada 30 kabupaten/kota yang berstatus siaga darurat kekeringan.
Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana dalam Rapat Koordinasi Siaga Kekeringan bersama BNPB Selasa (23/7/2024) menegaskan, saat ini pihaknya selalu berkoordinasi dengan daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan ekstrem.
”Rapat koordinasi juga dulakukan dengan stakeholder daerah tersebut. Dalam rakor kita sudah melakukan pendataan kesiapan sarana dan prasarana wilayah. Termasuk pemberian anggaran,” katanya
Menurutnya, sebanyak 30 pemerintah kabupaten/kota di Jateng sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Sedangkan lima wilayah lainnya belum menetapkan status darurat kekeringan, karena kondisinya masih aman.
Pihaknya terus berupaya melakukan penanganan terhadap daerah yang kekeringan. Sesuai data per 22 Juli 2024, kata Nana, upaya droping air bersih sudah dilakukan di 10 kabupaten/kota, yang disalurkan untuk 25 kecamatan dan 33 desa terdampak kekeringan, dengan total penerima air bersih sejumlah 8.637 KK/26.725 jiwa.
Nana menjelaskan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2024 ini akan lebih basah dan pendek dibandingkan kemarau 2023. Sedangkan puncak musim kemarau 2024 di Jawa Tengah, diprediksi terjadi pada Juli ini
Dalam kesempatan itu, Pj gubernur juga mengimbau kepada bupati/wali kota agar meningkatkan kewaspadaan potensi bencana kekeringan dan karhutla, memetakan daerah rawan bencana, serta melakukan langkah-langkah strategis penanganan.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah daerah juga diminta memanfaatkan embung, membuat sumur bor, memantau ketersediaan air bersih, mendistribusikan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana kekeringan, melarang aktivitas penggunaan bahan yang mudah menimbulkan percikan api/kebakaran, dan lainnya.
”Ini perlu ada komunikasi dengan instansi terkait lainnya. Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri dalam menangani bencana,” imbau Nana.
Menurut dia, upaya-upaya itu perlu dilakukan, mengingat pada 2023 lalu terdapat 34 kabupaten/ kota di Jawa Tengah kekurangan air bersih pada saat kemarau.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan, mulai Minggu ketiga Juli 2024, curah hujan di Jawa Tengah hanya 50 mm. Situasi tersebut menunjukkan sudah masuk musim kemarau.
”Meskipun tidak ada El Nino, bencana kekeringan di Jateng masih akan terjadi. Meskipun di awal sampai pertengahan tahun bencana di Jawa Tengah relatif tidak banyak, tetapi harus tetap waspada. Per hari ini sudah ada 30 daerah yang menetapkan siaga darurat kekeringan dan karhutla,” ungkapnya.
Pada 2023 lalu, beber dia, kekeringan dan kebakaran hutan, gunung, dan tempat pembuangan akhir sampah terjadi di Jawa Tengah. Pemerintah telah mengantisipasi potensi bencana itu dengan berbagai upaya, di antaranya menyalurkan bantuan dari BNPB untuk 30 kabupaten/kota di Jateng, berupa peralatan dan anggaran operasional.
