Disampaikan Bergas, pola penanganan kekeringan pada tahun 2023 dan 2024 sangat terlihat dengan upaya yang dilakukan tidak hanya mengalokasikan anggaran melalui APBD saja, tetapi sudah melibatkan Corporate Social Responsibilty (CSR) perusahaan dan pada tahun ini ditambah dengan kekuatan APBN.
Sementara itu, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana menegaskan bahwa mitigasi potensi bencana alam harus terus dilakukan, termasuk melakukan apel siaga dan pengecekan seluruh sarana prasarana serta logistik.
Nana juga menyoroti perihal abrasi dan penurunan muka tanah di wilayah Pantai Utara (Pantura) dan berharap ada koordinasi antara BPBD dan dinas terkait, termasuk kementerian dan lembaga.
”Perbanyak tanam mangrove untuk mengurangi abrasi karena daerah Pantura juga ada penurunan tanah,” terangnya.
Murianews, Semarang – Warga Jawa Tengah (Jateng)diminta untuk mewaspadai bencana longsor. Pasalnya, hasil dari mitigasi bencana yang dilakukan BPBD Jateng daerah rawan longsor di Jateng tembus hingga 1 juta hektare lebih.
Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Bergas Catursasi di Semarang mengatakan saat ini hasil mitigasi bencana yang mungkin terjadi saat musim hujan adalah banjir dan tanah longsor.
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, lanjutnya, setidaknya ada sekitar 104.332 hektare daerah rawan banjir kelas tinggi. Sedangkan daerah rawan longsor kelas tinggi mencapai 1.020.772 hektare.
”Dari sini kita harus melakukan upaya-upaya mitigasi bencana. Mengingat berdasarkan perkiraan musim hujan akan berlangsung selama enam bulan, yakni mulai September 2024 hingga puncaknya pada Februari 2025,” katanya.
Ia mengatakan bahwa upaya mitigasi sangat penting, dengan berkaca dari penanganan bencana selama musim kemarau yang berjalan cukup baik.
Berdasarkan catatan BPBD Provinsi Jateng, pada periode 1 Januari-31 Oktober 2024, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jateng tercatat sebanyak 216 kejadian yang tersebar di 26 kabupaten/kota, dengan luasan yang terdampak sekitar 251 hektare.
Namun, kata dia, jumlah tersebut lebih rendah dari periode yang sama pada tahun 2023, yaitu 325 kejadian karhutla dan TPA di 32 kabupaten/kota, dengan luasan yang terdampak mencapai 795,6 hektare.
Disampaikan Bergas, pola penanganan kekeringan pada tahun 2023 dan 2024 sangat terlihat dengan upaya yang dilakukan tidak hanya mengalokasikan anggaran melalui APBD saja, tetapi sudah melibatkan Corporate Social Responsibilty (CSR) perusahaan dan pada tahun ini ditambah dengan kekuatan APBN.
Sementara itu, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana menegaskan bahwa mitigasi potensi bencana alam harus terus dilakukan, termasuk melakukan apel siaga dan pengecekan seluruh sarana prasarana serta logistik.
Nana juga menyoroti perihal abrasi dan penurunan muka tanah di wilayah Pantai Utara (Pantura) dan berharap ada koordinasi antara BPBD dan dinas terkait, termasuk kementerian dan lembaga.
”Perbanyak tanam mangrove untuk mengurangi abrasi karena daerah Pantura juga ada penurunan tanah,” terangnya.
