Aturan turunan itu, antara lain, regulasi tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, tim sistem deteksi dini dan respons dini ekstremisme kekerasan dan terorisme di Provinsi Jawa Tengah periode 2024-2029, dan tentang Sekolah Damai.
”Ada lima SMA/SMK negeri di Jateng yang menjadi percontohan. Setelah itu, kami minta diperluas di seluruh Jateng,” katanya.
Program sekolah damai mengembangkan tiga pilar, yaitu intervensi pada wilayah kebijakan, praktik yang menyesuaikan kultur dan kearifan lokal, serta penguatan organisasi siswa.
Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan bahwa kunjungannya ke SMAN 13 Kota Semarang untuk melihat hasil dari program Sekolah Damai.
”Di SMAN 13 Semarang ini, dari 135 rencana aksi yang dibuat, sudah dilakukan sekitar 130 rencana aksi,” tambahnya.
Murianews, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mencatat sudah ada 79 SMA dan SMK Negeri di bawah naungan Pemprov Jateng yang menerapkan program sekolah damai untuk mencegah terorisme sejak dini.
Ke-79 sekolah menengah tersebut tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Saat ini program yang diinisiatif Wahid Foundation tersebut masih berjalan dan akan terus dikembangkan.
Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana mengatakan, Sekolah Damai bertujuan untuk menyemai toleransi dan mempromosikan perdamaian yang dimaksudkan sebagai upaya mencegah intoleransi serta tindakan dan ideologi ekstremisme di tingkat sekolah.
”Saya tergugah untuk terus meningkatkan. Sekarang sudah ada 79 sekolah damai. Ini akan terus ditingkatkan. Kalau perlu, seluruh sekolah menjadi sekolah damai,” katanya.
Ia menjelaskan keberadaan Sekolah Damai sangat penting karena pada era globalisasi ini mampu memberikan keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi.
Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa keterbukaan dan kemajuan pada era globalisasi justru berpotensi menjadi ancaman dalam pembentukan karakter bangsa, terutama generasi muda.
Oleh karena itu, Pemprov Jateng terus mengawal pembentukan karakter dan mencegah ekstremisme dengan berbagai upaya, salah satunya adalah menerbitkan beberapa aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
Sistem deteksi dini...
Aturan turunan itu, antara lain, regulasi tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, tim sistem deteksi dini dan respons dini ekstremisme kekerasan dan terorisme di Provinsi Jawa Tengah periode 2024-2029, dan tentang Sekolah Damai.
”Alhamdulillah, pada tahun 2023 Pemprov Jateng mendapat penghargaan RAN PE Awards pada kategori Inisiator Kolaborasi Multipihak bersama Wahid Foundation atas inisiasi program Sekolah Damai," katanya.
Development and Policy Advisor Wahid Foundation Mujtaba Hamdi mengatakan bahwa program Sekolah Damai sejak 2017 dengan percontohan di empat provinsi, yaitu Jateng, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jakarta. Dari empat provinsi tersebut, proyek percontohan Sekolah Damai di Jateng merupakan yang terbaik.
”Ada lima SMA/SMK negeri di Jateng yang menjadi percontohan. Setelah itu, kami minta diperluas di seluruh Jateng,” katanya.
Program sekolah damai mengembangkan tiga pilar, yaitu intervensi pada wilayah kebijakan, praktik yang menyesuaikan kultur dan kearifan lokal, serta penguatan organisasi siswa.
Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan bahwa kunjungannya ke SMAN 13 Kota Semarang untuk melihat hasil dari program Sekolah Damai.
”Di SMAN 13 Semarang ini, dari 135 rencana aksi yang dibuat, sudah dilakukan sekitar 130 rencana aksi,” tambahnya.
