Penegasan ini disampaikan Ahmad Luthfi usai menerima kunjungan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Abdul Kadir Karding, di kantornya pada Selasa (15/4/2025).
”Kita harus jemput bola. Jangan ada kasus kemudian baru kita turun. Mulai rekrutmen sudah mulai melibatkan kepala desa, minta pernyataan kepala desa, sampai tataran atas. Kemudian tempatnya,” katanya.
Kolaborasi dengan instansi terkait ini, lanjutnya, untuk mengantisipasi adanya pungutan liar, pemalsuan, penipuan, dan pemberangkatan ilegal yang ke depan justru akan merugikan pekerja migran.
”Secara komprehensif mereka harus siap. Tidak ada penipuan dan lain sebagainya,” jelasnya.
Berdasarkan data tahun 2024, penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Tengah mencapai 66.611 orang. Pada 2025, terhitung sampai bulan Maret, sudah ada penempatan sebanyak 14.361 orang.
Mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah dengan tujuan penempatan di enam negara meliputi Hongkong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Juga ada beberapa negara lainnya, salah satunya adalah Jerman.
Murianews, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menunjukkan komitmen untuk menghindari pekerja migran Indonesia (PMI) illegal di Jateng. Ia menegaskan akan mengintensifkan koordinasi ke lintas instansi.
Penegasan ini disampaikan Ahmad Luthfi usai menerima kunjungan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Abdul Kadir Karding, di kantornya pada Selasa (15/4/2025).
”Kita harus jemput bola. Jangan ada kasus kemudian baru kita turun. Mulai rekrutmen sudah mulai melibatkan kepala desa, minta pernyataan kepala desa, sampai tataran atas. Kemudian tempatnya,” katanya.
Luthfi menyampaikan, Pemprov Jateng dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak bisa berjalan sendiri dalam mengurusi pekerja migran, perlu menggandeng dan melibatkan instansi lintas sektoral, termasuk penegak hukum seperti Polda dan Kantor Keimigrasian.
Kolaborasi dengan instansi terkait ini, lanjutnya, untuk mengantisipasi adanya pungutan liar, pemalsuan, penipuan, dan pemberangkatan ilegal yang ke depan justru akan merugikan pekerja migran.
”Secara komprehensif mereka harus siap. Tidak ada penipuan dan lain sebagainya,” jelasnya.
Berdasarkan data tahun 2024, penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Tengah mencapai 66.611 orang. Pada 2025, terhitung sampai bulan Maret, sudah ada penempatan sebanyak 14.361 orang.
Mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah dengan tujuan penempatan di enam negara meliputi Hongkong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Juga ada beberapa negara lainnya, salah satunya adalah Jerman.
Pendampingan PMI...
Melihat data tersebut, Luthfi secara tegas sudah menginstruksikan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk membuat role model dalam pendampingan dan pelatihan, sehingga ada penyelarasan perekrutan hingga pemberangkatan.
Selain itu, juga perlu dilakukan sinergi dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI). Di Jawa Tengah terdapat sekitar 45 kantor pusat P3MI dan 217 kantor cabang.
”Kita pantau lembaga penyalur tenaga kerja. Jangan sampai ada kasus baru ketahuan,” tegasnya.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding mengatakan, banyak sekali tenaga migran Indonesia yang berangkat tidak secara prosedural. Mereka berangkat secara ilegal.
Dampaknya, banyak dari mereka yang mengalami kekerasan dan eksploitasi. Negara negara yang dituju di antaranya Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, dan Taiwan.
”Sekarang yang tren baru ke Kamboja dan Myanmar. Terutama anak-anak terdidik yang tertipu lewat informasi sosial media,” katanya.
Terkait hal ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sudah menutup sejumlah penyalur tenaga migran yang melanggar aturan. Terutama mereka yang mengirim PMI tidak sesuai prosedur.
”Kamboja semua ilegal karena tidak ada kerja sama penempatan di sana. Rata-rata bekerja di judi online dan scamming,” ujarnya.
