Ia berharap, potensi ini dapat dioptimalkan sehingga angka kemiskinan yang masih di angka 15,28 persen dapat menurun secara signifikan. Jika ada faktor lain yang berkontribusi terhadap kemiskinan, ia berharap ada diskusi bersama untuk mencari solusi yang komprehensif.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi E DPRD Jateng, Messy Widiastuti, menyoroti bahwa Kabupaten Wonosobo menduduki peringkat ketiga sebagai daerah termiskin di Jawa Tengah setelah Brebes dan Kebumen.
”Kami dari Komisi E sangat berharap permasalahan ini dapat segera teratasi dan pendapatan masyarakat Wonosobo dapat terus meningkat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, memaparkan berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Ia mengungkapkan bahwa saat awal kepemimpinannya pada tahun 2015, angka kemiskinan di Wonosobo mencapai 21 persen dan menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah.
Berkat berbagai intervensi kebijakan, pada tahun 2021 angka kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 17 persen. Upaya yang lebih intensif hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) kemudian berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 15,28 persen.
”Kami terus melakukan inventarisasi akar permasalahan kemiskinan di Wonosobo. Beberapa faktor yang kami identifikasi antara lain ego sektoral yang masih kuat, data kemiskinan yang belum sepenuhnya transparan, serta masih banyaknya warga yang belum memiliki akses listrik, sanitasi yang layak, dan rumah yang tidak layak huni,” tandasnya
Murianews, Wonosobo – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Sumanto, menyoroti angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.
Ia menegaskan Wonosobo memiliki potensi sumber daya yang signifikan dan mendesak untuk dioptimalkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Hal itu ia ungkapkan dalam seminar bertajuk "Pengentasan Kemiskinan dengan Budaya Kearifan Lokal" yang diselenggarakan oleh Fraksi PDIP DPRD Jateng di Balai Desa Bejiarum, Kecamatan Kertek, Wonosobo, Sabtu (19/4/2025)
Sumanto mengungkapkan saat ini kemiskinan di Wonosobo yang masih mencapai 15,28 persen. Karenanya kolaborasi yang solid antara Pemprov dan Pemkab Wonosobo untuk mengatasi permasalahan krusial ini.
”Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten harus diprioritaskan untuk program pengentasan kemiskinan. Harapan kita standar kehidupan masyarakat minimal terpenuhi, setidaknya pendapatan sekitar Rp2,3 juta per bulan,” tegas Sumanto.
Lebih lanjut, Sumanto mengingatkan para anggota dewan dari Fraksi PDIP untuk terus memupuk semangat dalam memberdayakan masyarakat kecil. Semangat ini, menurutnya, dapat diimplementasikan melalui berbagai inisiatif pengentasan kemiskinan yang nyata.
Melihat potensi Wonosobo yang melimpah, terutama di sektor pertanian yang tidak pernah mengalami kekeringan dan pariwisata yang terkenal, Sumanto optimis bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan aset-aset ini secara maksimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
”Potensi pertanian Wonosobo luar biasa, bahkan tidak pernah kekeringan. Sektor pariwisatanya juga sangat dikenal,” terangnya.
Penurunan Angka Kemiskinan...
Ia berharap, potensi ini dapat dioptimalkan sehingga angka kemiskinan yang masih di angka 15,28 persen dapat menurun secara signifikan. Jika ada faktor lain yang berkontribusi terhadap kemiskinan, ia berharap ada diskusi bersama untuk mencari solusi yang komprehensif.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi E DPRD Jateng, Messy Widiastuti, menyoroti bahwa Kabupaten Wonosobo menduduki peringkat ketiga sebagai daerah termiskin di Jawa Tengah setelah Brebes dan Kebumen.
”Kami dari Komisi E sangat berharap permasalahan ini dapat segera teratasi dan pendapatan masyarakat Wonosobo dapat terus meningkat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, memaparkan berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Ia mengungkapkan bahwa saat awal kepemimpinannya pada tahun 2015, angka kemiskinan di Wonosobo mencapai 21 persen dan menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah.
Berkat berbagai intervensi kebijakan, pada tahun 2021 angka kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 17 persen. Upaya yang lebih intensif hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) kemudian berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 15,28 persen.
”Kami terus melakukan inventarisasi akar permasalahan kemiskinan di Wonosobo. Beberapa faktor yang kami identifikasi antara lain ego sektoral yang masih kuat, data kemiskinan yang belum sepenuhnya transparan, serta masih banyaknya warga yang belum memiliki akses listrik, sanitasi yang layak, dan rumah yang tidak layak huni,” tandasnya
