Menurutnya, yang menjadi tantangan utama adalah meningkatkan cakupan perlindungan bagi pekerja bukan penerima upah atau yang berada di sektor informal dan nonformal.
Ia mengakui kesadaran pekerja mandiri dan kemampuan mereka untuk membayar iuran (ability to pay) masih menjadi kendala.
”Setiap pekerja sendiri mendapat penghasilan sendiri itu adalah bukan penerima upah. Karena itu, butuh kesadaran mereka sendiri dan ability to pay-nya, kemampuan membayarnya itu yang masih rendah,” jelasnya.
Murianews, Semarang – Jumlah pekerja di Jawa Tengah (Jateng) yang terdaftar dan tercover BPJS Ketenagakerjaan saat ini baru 4,5 juta orang. Jumlah ini diketahui baru 35,41 persen dari total pekerja di Jateng yang mencapai 12,8 juta orang.
Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Jateng DIY, Hesnypita saat acara penyerahan Paritrana Award 2025 di Semarang, Rabu (30/7/2025).
”Total hampir 4,5 juta pekerja sudah kami pastikan perlindungannya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini setara dengan 35,41 persen dari total angkatan kerja di Jateng sebanyak 12,8 juta orang,” katanya seperti dilansir Antara, Kamis (31/7/2025).
Selain itu, hingga Juni 2025, BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY telah menyalurkan manfaat sebesar Rp 2,6 triliun dari total 293 kasus yang ditangani. Selain itu, beasiswa senilai Rp 98 miliar juga telah diberikan kepada 23.000 anak pekerja.
Hesnypita mengakui tantangan terbesar dalam perlindungan tenaga kerja memang terletak pada sektor informal atau nonformal yang membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk ditingkatkan cakupannya.
”Seperti yang disampaikan Pak Sekda, memang yang menjadi tantangan kita adalah pekerja sektor informal yang secara ability to pay-nya memang yang masih perlu bantuan. Jadi perlu kolaborasi kemitraan strategis dengan seluruh stakeholder,” terangnya.
Sebelumnya, Sekda Jateng Sumarno, menyatakan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal dan nonformal masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Provinsi Jawa Tengah.
”Pekerjaan rumah kita masih banyak, salah satunya untuk coverage BPJS Ketenagakerjaan,” kata Sumarno.
Tantangan...
Menurutnya, yang menjadi tantangan utama adalah meningkatkan cakupan perlindungan bagi pekerja bukan penerima upah atau yang berada di sektor informal dan nonformal.
Ia mengakui kesadaran pekerja mandiri dan kemampuan mereka untuk membayar iuran (ability to pay) masih menjadi kendala.
”Setiap pekerja sendiri mendapat penghasilan sendiri itu adalah bukan penerima upah. Karena itu, butuh kesadaran mereka sendiri dan ability to pay-nya, kemampuan membayarnya itu yang masih rendah,” jelasnya.
