Status Darurat Bencana Ditetapkan di 33 Daerah Jateng

Murianews, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan status darurat bencana di 33 kabupaten/kota. Penetapan itu guna menghadapi darurat bencana hidrometeorologi.

Sementara, untuk dua daerah masih dalam proses penetapan kedaruratan. Itu disampaikan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana usai Rakor Siaga Darurat Bencana, Jumat (20/12/2024).

Ia mengatakan, penetapan status darurat bencana tersebut dianggap penting, untuk mempercepat penanganan bila ada bencana.

Di kesempatan itu, Nana sudah meminta para kepala daerah untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan kesiapsiagaan personel, peralatan, maupun logistik.

Selain itu juga mengaktifkan pusat pengendalian operasi (pusdalops) 24 jam.

Sebab, menurut peringatan BMKG, akan terjadi eskalasi cuaca ekstrem yang merata di wilayah Jawa Tengah. Potensi bencana seperti banjir, longsor, rob, dan angin puting beliung perlu diantisipasi.

Guna mengantisipasi bencana di musim hujan ini, pihaknya juga telah melakukan beragam kesiapan. Baik itu sarana, prasarana, hingga edukasi pada masyarakat.

’’Kami persiapkan juga sarana prasarana, kemudian juga persiapan personelnya. Edukasi kepada masyarakat juga terus kami gencarkan,’’ ujar Nana.

Terapkan TMC...

Sebagai upaya untuk membantu mengurangi intensitas hujan, sejak 11 Desember lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC).

Upaya itu dinilai berhasil, sebab sejumlah wilayah yang sempat diguyur hujan deras, seperti Jepara, Pati, Grobogan, Demak, dan Semarang, berkurang intensitasnya.

’’Kita harapkan dengan modifikasi TMC ini, masyarakat Jateng terhindar dari kemungkinan cuaca ekstrem,’’ harapnya.

Sementara itu, Kepala BNPB, Suharyanto menyatakan, TMC yang dilakukan saat ini sudah 10 hari. Meski dapat mengurangi intensitas hujan, pihaknya meminta seluruh daerah tetap melakukan mitigasi bencana.

’’Tolong juga di daerah masing-masing tetap lebih waspada,’’ pesannya.

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menyatakan, walaupun teknologi modifikasi cuaca dapat mengurangi intensitas hujan, tetap tidak bisa menghilangkan hujan.

Karenanya, setiap pemerintah daerah harus betul-betul siaga menghadapi bencana hidrometeorologi.