”Harus ada pengajuan dulu dari sekolah. Kriterianya apa, saya sampaikan lagi dikaji ya. Tapi, sudah ada usulan dua sekolah itu untuk tahun ini,” katanya.
Meski berbasis usulan, ia menambahkan, akuisisi sekolah tetap mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap sekolah di wilayah tempat tinggal mereka.
Murianews, Semarang – Dua sekolah swasta di Kota Semarang mengajukan berganti status atau diakuisisi menjadi sekolah negeri. Keduanya yakni TK Panti Puruhita dan SMP PGRI 2 Semarang.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bambang Pramusinto mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengkaji pengajuan itu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
”(Kajian itu) Untuk mengefisiensikan biaya dalam rangka memberikan pendidikan gratis,” kata Bambang Pramusinto, Sabtu (4/1/2025).
Bambang menjelaskan, kajian itu sejalan dengan terobosan dari Wali Kota Semarang, yakni mengakuisisi sekolah swasta menjadi sekolah negeri.
Selain kajian, pihaknya juga perlu memverifikasi berbagai aspek yang harus dipenuhi. Saat ini, baru dua sekolah yang mengusulkan untuk diakuisisi.
”Kan berbasis usulan. Jadi, kalau ada usulan dari pengelola itu kepada pemerintah, oke, kami verifikasi untuk diakuisisi menjadi sekolah negeri,” katanya.
Menurutnya, mengakuisisi sekolah swasta menjadi sekolah negeri lebih efisien dari segi anggaran ketimbang harus membangun sekolah negeri yang baru.
”Kalau ini bisa dilakukan kan lebih efisien, ya, daripada membangun sekolah negeri. Harus mengeluarkan anggaran untuk membangun fisiknya, belum lagi perabotannya. Lebih hemat ketika mengakuisisi sekolah swasta menjadi sekolah negeri,” katanya.
Pertimbangkan Kebutuhan Masyarakat...
Namun demikian, harus ada usulan dari pengelola sekolah swasta terlebih dahulu dalam melakukan langkah akuisisi. Kemudian, baru dilakukan verifikasi hingga kajian.
”Harus ada pengajuan dulu dari sekolah. Kriterianya apa, saya sampaikan lagi dikaji ya. Tapi, sudah ada usulan dua sekolah itu untuk tahun ini,” katanya.
Meski berbasis usulan, ia menambahkan, akuisisi sekolah tetap mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap sekolah di wilayah tempat tinggal mereka.
”Misalkan di kecamatan itu ternyata sudah cukup, tidak perlu ada penambahan sekolah negeri, gitu, ya ketika ada usulan sekolah swasta untuk diakuisisi kami pasti tolak. Mending kami mencari di lokasi yang lain,” kata Bambang.
