Arief mengungkapkan, sebagaimana rencana awal, Sekolah Rakyat yang didirikan mencakup SD, SMP, SMA dengan sistem boarding school. Siswa sekolah tersebut tidak dipungut biaya, alias gratis.
Meski begitu, pihaknya belum bisa memastikan apakah Sekolah Rakyat juga memiliki SMK. Arief sendiri berharap agar ada SMK di Sekolah Rakyat.
Sebab, siswa dari keluarga miskin dapat memiliki bekal keterampilan untuk bekerja setelah lulus, sehingga tak harus lanjut ke perguruan tinggi.
Murianews, Wonogiri – Tim Gabungan dari Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) RI telah menyurvei lahan calon lokasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
Pengecekan lahan seluas 7,6 hektare di Desa Semolarto, Kecamatan Giriwoyo itu dilakukan pada Kamis (12/6/2025).
Kabid Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Wonogiri, Arief Budi Nugroho mengatakan, survei dilakukan setelah pengajuan lahan bekas Taman Selomoyo untuk Sekolah Rakyat, lolos tahap lanjutan.
”Lahan bekas Taman Selomoyo tersebut memiliki luas 33 hektare. Namun yang hendak dipakai untuk lokasi Sekolah Rakyat seluas 7,6 hektare,” katanya dalam keterangan tertulisnya.
Dalam survei itu, dilakukan dengan pengukuran luas lahan, pemeriksaan kontur tanah, dan batas-batas luar lahan. Hasil survei itu kemudian dijadikan bahan kajian sebagai penentu pembangunan Sekolah Rakyat.
Sementara, Dinsos Wonogiri hanya bisa menunggu hasil kajian dari tim terkait tindak lanjut pembangunan Sekolah Rakyat.
”Iya (masih proses kajian). Kita tunggu saja,” terang Arief.
Tampung 1000 Siswa...
Arief mengungkapkan, sebagaimana rencana awal, Sekolah Rakyat yang didirikan mencakup SD, SMP, SMA dengan sistem boarding school. Siswa sekolah tersebut tidak dipungut biaya, alias gratis.
Rencananya, Sekolah Rakyat di Wonogiri menampung sebanyak seribu siswa dari keluarga tak mampu. Mereka terdiri atas enam rombongan belajar (Rombel) SD, 12 Rombel SMP dan 12 Rombel SMA.
Meski begitu, pihaknya belum bisa memastikan apakah Sekolah Rakyat juga memiliki SMK. Arief sendiri berharap agar ada SMK di Sekolah Rakyat.
Sebab, siswa dari keluarga miskin dapat memiliki bekal keterampilan untuk bekerja setelah lulus, sehingga tak harus lanjut ke perguruan tinggi.
Adapun biaya pembangunan Sekolah Rakyat diperkirakan mencapai Rp 110 miliar. Sebanyak Rp 30 miliar untuk pengadaan mebel, sedangkan Rp 80 miliar lainnya untuk pembangunan fisik.
