Selain melalui e-Katalog dan e-Kajian, Pemprov juga menggandeng akademisi dan pegiat pengadaan guna mengevaluasi lebih dalam, efektivitas dan kualitas belanja pemerintah.
Menurut pemantauan LKPP RI hingga Senin (16/6/2025), kinerja pengadaan Pemprov Jateng menunjukkan tren positif, terudama dalam Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).
Tercatat, PDN yang dilakukan Pemprov Jateng mencapai 89,1 persen. Capaian itu menjadi yang tertinggi di antara provinsi lainnya.
Realisasi belanja PDN Pemprov Jateng mencapai Rp1,696,5 miliar, dengan Kota Semarang sebagai kontributor terbesar (Rp 608,3 miliar).
Untuk pengadaan melalui e-Purchasing, Pemprov Jateng mencatat 57,4%, dengan nilai realisasi sebesar Rp1,092,8 miliar.
Kota Semarang juga tercatat sebagai yang tertinggi dalam belanja e-Purchasing, yakni mencapai Rp395 miliar, disusul Surakarta dan Banyumas.
Murianews, Semarang – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengapresiasi Pemerintah Jawa Tengah (Pemprov Jateng) sebagai salah satu pionir penerapan konsolidasi pengadaan.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, dengan konsolidasi yang dilakukan Pemprov Jateng sejak dua tahun terakhir ini, sejumlah belanja seperti seragam serta alat kesehatan berhasil dihemat sekitar 20-30 persen.
“Kenapa ini penting, karena catatan dari hasil konsolidasi di Jawa Tengah, hampir 20–30 persen anggaran itu bisa dilakukan efisiensi,” kata Hendi sapaan akrab Hendrar Prihadi, Kamis (19/6/2025).
Dalam agenda Peningkatan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Konsolidasi Pengadaan di Provinsi/Kota/Kabupaten Wilayah Jawa Tengah, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang itu, Hendi mengajak seluruh kabupaten/kota di Jateng mencontoh dan mengapliasikan konsolidasi dalam pengadaan.
”Sehingga akhirnya anggaran belanja pengadaan bisa lebih efisien dan bisa digunakan untuk pembangunan yang lain,” imbuhnya.
Di kesempatan itu, Hendi juga menyampaikan, pengadaan barang dan jasa berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menyambut baik arahan Kepala LKPP. Pihaknya berkomitmen terus berupaya mendorong efisiensi pengadaan secara lebih masif.
”Tadi sudah disampaikan bahwa konsolidasi sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.
Selain itu...
Selain melalui e-Katalog dan e-Kajian, Pemprov juga menggandeng akademisi dan pegiat pengadaan guna mengevaluasi lebih dalam, efektivitas dan kualitas belanja pemerintah.
Menurut pemantauan LKPP RI hingga Senin (16/6/2025), kinerja pengadaan Pemprov Jateng menunjukkan tren positif, terudama dalam Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).
Tercatat, PDN yang dilakukan Pemprov Jateng mencapai 89,1 persen. Capaian itu menjadi yang tertinggi di antara provinsi lainnya.
Realisasi belanja PDN Pemprov Jateng mencapai Rp1,696,5 miliar, dengan Kota Semarang sebagai kontributor terbesar (Rp 608,3 miliar).
Untuk pengadaan melalui e-Purchasing, Pemprov Jateng mencatat 57,4%, dengan nilai realisasi sebesar Rp1,092,8 miliar.
Kota Semarang juga tercatat sebagai yang tertinggi dalam belanja e-Purchasing, yakni mencapai Rp395 miliar, disusul Surakarta dan Banyumas.
Angka-angka tersebut menjadi indikator keberhasilan Jawa Tengah dalam mendorong transparansi, efisiensi, dan optimalisasi anggaran belanja melalui pengadaan berbasis digital dan konsolidasi.
