Itu diungkapkannya saat menerima kunjungan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di kantornya, Senin (7/7/20250.
Di kesempatan itu, BAM DPR RI menggali informasi terkait putusan MK No 3/PUU-XXII/2024, di mana, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa biaya baik negeri maupun swasta
Gus Yasin mengatakan, implementasi putusan itu perlu tahapan, skema transisi, dan kebijakan afirmatif yang konkret. Sebab, ada beberapa tantangan dalam penerapannya.
Salah satunya yakni, dukungan anggaran dari pusat untuk membiayai sekolah swasta yang mayoritas bergantung pada iuran. Selain itu, perlu juga regulai yang mengatur skema pembiayaan antara pusat maupun daerah.
”Perlunya sinergi kebijakan melalui penyusunan roadmap bersama antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, agar tidak terjadi duplikasi dan kesenjangan layanan,” ucapnya.
Meski begitu, beberapa kabupaten/kota menunjukan komitmennya terhadap penerapan putusan sekolah gratis itu. Salah satunya Kota Semarang.
Murianews, Semarang – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin menyatakan penyelenggaraan sekolah gratis sebagaimana putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait sekolah gratis butuh tahapan.
Itu diungkapkannya saat menerima kunjungan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di kantornya, Senin (7/7/20250.
Di kesempatan itu, BAM DPR RI menggali informasi terkait putusan MK No 3/PUU-XXII/2024, di mana, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan dasar tanpa biaya baik negeri maupun swasta
Gus Yasin mengatakan, implementasi putusan itu perlu tahapan, skema transisi, dan kebijakan afirmatif yang konkret. Sebab, ada beberapa tantangan dalam penerapannya.
Salah satunya yakni, dukungan anggaran dari pusat untuk membiayai sekolah swasta yang mayoritas bergantung pada iuran. Selain itu, perlu juga regulai yang mengatur skema pembiayaan antara pusat maupun daerah.
”Perlunya sinergi kebijakan melalui penyusunan roadmap bersama antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, agar tidak terjadi duplikasi dan kesenjangan layanan,” ucapnya.
Meski begitu, beberapa kabupaten/kota menunjukan komitmennya terhadap penerapan putusan sekolah gratis itu. Salah satunya Kota Semarang.
Persaingan...
Di mana, Kota Atlas-julukan Kota Semarang ini telah mengalokasikan Rp 1,318 triliun pada 2025 atau setara dengan 21,07 persen dari APBD Kota Semarang Rp 6,253 triliun.
”Alokasi untuk SD swasta di Kota Semarang senilai Rp 11,908 miliar dan SMP Swasta sebesar Rp 11,76 miliar,” kata Taj Yasin.
Sementara Pemprov Jateng telah menetapkan sekolah gratis pada SMA, SMK, dan SLB Negeri sejak 2020. Semua pembiayaannya ditanggung Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBN dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) APBD Jateng.
”Untuk sekolah swasta jenjang menengah, telah dialokasikan BOSDa berbasis akreditasi, ini untuk menjaga akses pendidikan bermutu bagi siswa dari keluarga tidak mampu,” kata Taj Yasin.
Dalam acara tersebut, Taj Yasin juga menyampaikan banyak hal mengenai kondisi pendidikan di wilayahnya, di antaranya tingginya persaingan masyarakat dalam memilih SMA negeri.
Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan mengatakan, kunjungan kerjanya adalah dalam rangka menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Dalam kesempatan itu, ia menyerap aspirasi terkait putusan MK, yang memperkokoh keberpihakan terhadap pendidikan dasar gratis.
Pihaknya menyampaikan apresiasi terhadap Pemprov Jateng dan Pemda kabupaten/kota yang telah memberikan komitmen dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar dan menengah.
