Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Jateng Rahmah Nur Hayati mengatakan, penguatan perpustakaan bisa didorong melalui akreditasi.
”Untuk perpustakaan yang masuk ke desa-desa, juga butuh dukungan Kementerian Desa. Di Jateng juga ada program Pesantren Obah, bagaimana menguatkan literasi santri dan bisa koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag),” katanya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Jateng Dyah Nugraheni mengatakan, dalam upaya penguatan literasi, perlu memeratakan tenaga pengelola atau pustakawan.
Di kesempatan itu, Dyah juga menyampaikan aspirasinya agar UU 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, bisa direvisi. Supaya bisa mendukung upaya penguatan digital, serta kelembagaan lain di bidang perpustakaan.
Menurutnya, dewan perpustakaan harus dibentuk untuk mengawasi pengembangannya di pusat, daerah, dan provinsi.
”Kami juga ingin dukungan untuk meningkatkan kemampuan tenaga perpustakaan. Jadi, dengan berbagai macam tantangan, kita bisa eksis. Kami perlu dukungan dan Pemprov Jateng dan DPR RI,” katanya.
Murianews, Semarang – Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari 13,67 persen pada 2023 menjadi 15,14 persen di 2024.
Meski begitu, Pemprov Jateng tetap mengupayakan tersedianya fasilitas perpustakaan di desa-desa. Itu diungkapkan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin saat mendampingi kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI di kantor BPS Jateng, Jumat (25/7/2025).
Ia menyebut, saat ini infrastruktur literasi, seperti perpustakaan masih menjadi pekerjaan rumah (PR). Untuk itu, Pemprov Jateng akan mengupayakan tata kelola perpustakaan, menguatkan kompetensi pustakawan, dan mendorong kolaborasi dengan komunitas literasi.
Sementara dari sisi infrastruktur, Pemprov Jateng mengupayakan agar perpustakaan masuk ke desa-desa, melalui program Kecamatan Berdaya.
”Nah ini tadi sudah disampaikan ke pemerintah pusat yakni Perpusnas untuk bersinergi,” katanya.
Gus Yasin,-sapaan karib Taj Yasin menambahkan literasi bukan soal infrastruktur, melainkan juga budaya membaca yang perlu dibangun dari keluarga, sekolah, hingga komunitas.
”Anak-anak diajak budaya membaca. Ajak minimal 1,5 jam membaca buku, didampingi orang tuanya dalam sehari,” katanya.
Didorong Akreditasi...
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Jateng Rahmah Nur Hayati mengatakan, penguatan perpustakaan bisa didorong melalui akreditasi.
”Untuk perpustakaan yang masuk ke desa-desa, juga butuh dukungan Kementerian Desa. Di Jateng juga ada program Pesantren Obah, bagaimana menguatkan literasi santri dan bisa koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag),” katanya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Jateng Dyah Nugraheni mengatakan, dalam upaya penguatan literasi, perlu memeratakan tenaga pengelola atau pustakawan.
Di kesempatan itu, Dyah juga menyampaikan aspirasinya agar UU 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, bisa direvisi. Supaya bisa mendukung upaya penguatan digital, serta kelembagaan lain di bidang perpustakaan.
Menurutnya, dewan perpustakaan harus dibentuk untuk mengawasi pengembangannya di pusat, daerah, dan provinsi.
”Kami juga ingin dukungan untuk meningkatkan kemampuan tenaga perpustakaan. Jadi, dengan berbagai macam tantangan, kita bisa eksis. Kami perlu dukungan dan Pemprov Jateng dan DPR RI,” katanya.
