Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha mengapresiasi komitmen Ahmad Luthfi.
”Saya senang dengan pimpinan seperti ini. Beliau tegas, hafal di luar kepala, dan instruksinya jelas,” kata Dadang.
Menurut catatannya, hingga 28 Juli 2025, saat ini sudah ada 2.378 SPPG aktif di seluruh Indonesia. Dapur MBG itu telah melayani 7.436.805 penerima manfaat, dengan estimasi anggaran operasional sebesar Rp111,55 miliar per hari, atau Rp2,23 triliun untuk 20 hari pelayanan.
Murianews, Semarang – Jawa Tengah masih membutuhkan 2.418 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, dari 2.753 dapur MBG, saat ini baru ada 335 unit.
Adapun realisasi penerima manfaat MBG di Jateng baru mencapai 9,8 persen atau baru sebanyak 953.912 orang dari total penerima yakni lebih dari 9,6 juta orang, yang mencakup pria, balita, serta ibu hamil dan menyusui.
Saat ini, baru Kabupaten Banyumas yang memiliki dapur MBG terbanyak yakni 32 unit. Kemudian disusul Blora (21) dan Cilacap 16. Namun, beberapa kabupaten masih tergolong rendah, seperti Batang, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara.
Guna mendukung program ini, Pemprov Jateng telah menyiapkan 26 aset dengan luas total hampir 280 ribu meter persegi, yang bisa dimanfaatkan bersama instansi seperti Polri dan TNI.
”Target SPPG di Jateng harus tercapai. Saat ini baru 335 unit, artinya ada sesuatu yang tersumbat. Maka mumpung seluruh pengemban fungsi ada di sini, mari kita buka penyumbat itu bersama-sama,” ujar Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Kamis (31/7/2025).
Di sela rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) bersama jajaran pemda se-Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja, Lutfi menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi realisasi program MBG.
Salah satunya yakni dengan mengoptimalkan peran SPPG di seluruh kabupaten/kota. Jumlah SPPG aktif di Jawa Tengah sendiri menempati posisi kedua secara nasional.
Butuh Lebih Banyak Lagi...
”Ini bukti keseriusan kita dalam membangun generasi yang sehat dan tangguh. Tapi kita masih butuh lebih banyak SPPG, karena itu adalah kompartemen penting dalam mendukung program MBG,” tegas Luthfi.
Di kesempatan itu, ia meminta dukungan dari BGN dan pemkab maupun pemkot, untuk mempercepat aktivasi unit-unit yang telah terdaftar.
Untuk mencapai target jumlah SPPG, pihaknya pun mendorong enam langkah strategis. Mulai dari pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan lokal melalui BUMDes, gapoktan, dan pelaku usaha daerah.
Kemudian, perbaikan tata kelola dan koordinasi pemerintahan, pendataan dan validasi sasaran program, pengawasan ketat terhadap keamanan dan sanitasi pangan, serta monitoring pasokan bahan baku, serta enam, edukasi gizi dan kampanye antipemborosan makanan.
Di kesempatan itu, ia juga mengapresiasi daerah yang telah membentuk Satgas MBG sesuai instruksi Mendagri, Kabupaten Jepara salah satunya.
”Setelah rapat ini, segera melapor kepada bupati atau wali kota, untuk menerbitkan SK pembentukan Satgas MBG di wilayah masing-masing. Kalau setiap kabupaten/ kota sudah punya Satgas, maka rentang kendali, koordinasi pusat-daerah, serta problem solving akan lebih mudah. Provinsi juga bisa lebih cepat melakukan intervensi bila diperlukan,” tegasnya.
Sementara itu...
Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha mengapresiasi komitmen Ahmad Luthfi.
”Saya senang dengan pimpinan seperti ini. Beliau tegas, hafal di luar kepala, dan instruksinya jelas,” kata Dadang.
Menurut catatannya, hingga 28 Juli 2025, saat ini sudah ada 2.378 SPPG aktif di seluruh Indonesia. Dapur MBG itu telah melayani 7.436.805 penerima manfaat, dengan estimasi anggaran operasional sebesar Rp111,55 miliar per hari, atau Rp2,23 triliun untuk 20 hari pelayanan.
