Menurutnya, parameter kemiskinan tidak hanya dilihat dari bantuan sosial atau jumlah penduduk, melainkan harus berdasarkan data dengan indikator yang jelas.
Pada program Bedah Rumah Tak Layak Huni misalkan. Dengan target 17 ribu rumah pertahun di seluruh wilayah Jawa Tengah, Pemprov Jateng menerapkan indikator yang jelas.
”Biasanya yang menerima adalah mereka yang anaknya putus sekolah, tidak punya fasilitas MCK atau toilet, dan anaknya stunting,” jelas Gubernur Luthfi.
Pada kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga mengingatkan pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi kondisi darurat atau kontinjensi. Guna menjamin keamanan dan kelancaran investasi, ia meminta setiap daerah punya ”blueprint wilayah kontinjensi”.
”Kalau sudah tertanam sosial, rugi besar. Investor takut yang akhirnya batal masuk ke Jawa Tengah,” imbuhnya.
Luthfi juga menekankan pentingnya mengaktifkan kembali siskamling di tingkat RT/RW, sebuah arahan dari Menteri Dalam Negeri yang sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.
Murianews, Kebumen – Kabupaten Kebumen kini tak lagi menjadi kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Label itu terlepas setelah daerah di selatan Jawa Tengah itu berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Kebumen pada 2024 berada di posisi 15,71 persen. Angka itu pun berhasil dipangkas menjadi 13,58 persen pada 2025.
Kesuksesan itu diumumkan Bupati Kebumen Lilis Nuryani saat berdialog dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Pendapa Kabumian, Selasa (9/9/2025).
Lilis mengatakan angka kemiskinan berhasil diturunkan berkat kerja keras dan dukungan semua pihak. Tak hanya itu, capaian tersebut juga menjadikan Kabupaten Kebumen lepas dari predikat kabupaten termiskin di Jateng.
”Alhamdulillah penurunannya mencapai 2,13%.Ini berkat dukungan semua pihak, dari Pak Gubernur, OPD, dan semua yang telah bekerja keras luar biasa,” ungkap Bupati Lilis, seperti dikutip Rabu (10/9/2025) dari laman resmi Pemkab Kebumen.
Gubernur Ahmad Luthfi mengapresiasi keberhasilan Kebumen dalam menjaga situasi yang kondusif, yang menjadi modal penting untuk menghilangkan berbagai program. Ia juga menyampaikan pentingnya kolaborasi antar daerah di Jawa Tengah.
”Membangun Jawa Tengah tidak boleh secara parsial atau ego sektoral. Semua harus berkontribusi,” ujar Gubernur.
Dalam agenda itu, Ahmad Luthfi juga menyinggung sejumlah isu strategis, seperti iklim investasi dan penanganan kemiskinan.
Menurutnya, parameter kemiskinan tidak hanya dilihat dari bantuan sosial atau jumlah penduduk, melainkan harus berdasarkan data dengan indikator yang jelas.
Pada program Bedah Rumah Tak Layak Huni misalkan. Dengan target 17 ribu rumah pertahun di seluruh wilayah Jawa Tengah, Pemprov Jateng menerapkan indikator yang jelas.
”Biasanya yang menerima adalah mereka yang anaknya putus sekolah, tidak punya fasilitas MCK atau toilet, dan anaknya stunting,” jelas Gubernur Luthfi.
Pada kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga mengingatkan pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi kondisi darurat atau kontinjensi. Guna menjamin keamanan dan kelancaran investasi, ia meminta setiap daerah punya ”blueprint wilayah kontinjensi”.
”Kalau sudah tertanam sosial, rugi besar. Investor takut yang akhirnya batal masuk ke Jawa Tengah,” imbuhnya.
Luthfi juga menekankan pentingnya mengaktifkan kembali siskamling di tingkat RT/RW, sebuah arahan dari Menteri Dalam Negeri yang sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.
