Sekda Pekalongan Yulian Akbar mengharuskan dapur MBG di Kabupaten Pekalongan memiliki sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) serta melibatkan puskesmas dan unit kesehatan sekolah dalam pemantauan berkala.
”Upaya yang kami lakukan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan pemerintah terkait pencegahan kasus luar biasa (KLB) pada program MBG,” katanya, seperti dikutip dari Antara, Jumat (3/10/2025).
Saat ini, Pemkab Pekalongan sendiri telah menerbitkan Keputusan Bupati Pekalongan tentang pembentukan Kelompok Kerja percepatan program MBG guna payung hukum program tersebut.
”Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mendukung penuh program MBG. Saat ini sudah ada 19 SPPG menyalurkan makanan bergizi bagi 56.360 penerima manfaat,” katanya.
Saat ini, telah ada tiga dapur MBG di lahan pemerintah, yakni di Kecamatan Kesesi, Sragi, dan Wonopringgo.
Murianews, Pekalongan – Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang bermasalah bakal dihentikan sementara. Upaya itu dilakukan guna mencegah kejadian yang tak diinginkan bersama.
Sekda Pekalongan Yulian Akbar mengharuskan dapur MBG di Kabupaten Pekalongan memiliki sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) serta melibatkan puskesmas dan unit kesehatan sekolah dalam pemantauan berkala.
”Upaya yang kami lakukan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi dengan pemerintah terkait pencegahan kasus luar biasa (KLB) pada program MBG,” katanya, seperti dikutip dari Antara, Jumat (3/10/2025).
Saat ini, Pemkab Pekalongan sendiri telah menerbitkan Keputusan Bupati Pekalongan tentang pembentukan Kelompok Kerja percepatan program MBG guna payung hukum program tersebut.
”Ini adalah bentuk komitmen kami untuk mendukung penuh program MBG. Saat ini sudah ada 19 SPPG menyalurkan makanan bergizi bagi 56.360 penerima manfaat,” katanya.
Saat ini, telah ada tiga dapur MBG di lahan pemerintah, yakni di Kecamatan Kesesi, Sragi, dan Wonopringgo.
Realisasi Dapur MBG...
Sementara itu, Koordinator Wilayah Satuan Penyedia Pangan Gizi Kabupaten Pekalongan Nauf menyampaikan pencapaian dan kendala pelaksanaan dalam program MBG di daerah itu.
Saat ini, baru terealisasi 19 SPPG atau dapur MBG. Jumlah itu sekitar 17,97 persen dari target 95 SPPG.
Penerima manfaat program itu meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta siswa mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA/SMK.
”Jumlah penerima manfaat baru mencapai 17,20 persen dari total sasaran. Realisasi ini masih jauh dari target, karena sebagian besar SPPG dikelola mitra swasta yang bergantung pada kemampuan modal,” katanya.
