Oplos Elpiji, Pemilik Pangkalan di Purbalingga Terancam Denda Rp 60 M

Murianews, Purbalingga – S (65), seorang pedagang dan pemilik pangkalan Elpiji di Desa Sidanegara, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah terancam denda Rp 60 miliar. Itu setelah ia kedapatan mengoplos elpiji 3 kg ke tabung nonsubsidi.

Kasus dugaan penyalahgunaan elpiji subsidi pemerintah tersebut berhasil diungkap Polres Purbalingga, Jumat (10/4/2026), sekitar pukul 10.10 WIB.

”Modus operandi tersangka yaitu membeli LPG subsidi 3 kg, kemudian dipindahkan menggunakan alat khusus ke tabung ukuran 12 kg dan 5,5 kg untuk dijual kembali dengan harga nonsubsidi,” ujar Kapolres Purbalingga, AKBP Anita Indah Setyaningrum, Kamis (16/4/2026).

Dalam penindakan itu, polisi menyita 63 tabung elpiji 3 kg, terdiri dari 3 tabung kosong dan 17 tabung berisi. Polisi juga mengamankan sejumlah elpiji 12 kg dan 5,5 kg dalam berbagai kondisi serta sejumlah alat pendukung seperti pipa modifikasi, timbangan, hingga segel tabung.

”Petugas juga mengamankan satu unit kendaraan roda empat merek Isuzu yang digunakan tersangka dalam menjalankan aksinya,” jelasnya.

Anita menjelaskan dalam aksi kejahatannya, tersangka membeli elpiji 3 kg seharga Rp 16 ribu per tabung. Usai dipindah ke tabung elpiji nonsubsidi, tersangka kemudian menjualnya seharga hingga Rp 200 ribu per tabung.

Dari praktik tersebut, tersangka mendapatkan keuntungan cukup besar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, aksi tersebut sudah dijalankan sejak Februari 2026 atau sekitar dua bulan terakhir.

”Keuntungan yang didapatkan tersangka diperkirakan sekitar Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per bulan. Tersangka mulai beroperasi sejak bulan Februari, dua bulan lalu,” ungkapnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Selain itu, tersangka juga dikenakan Pasal 62 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

”Ancaman pidana bagi tersangka maksimal enam tahun penjara dan denda paling tinggi Rp 60 miliar,” tegas Anita.