Jateng Jadi Daerah Paling Demokrasi Ketiga di Indonesia

Murianews, Semarang – Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menjadi daerah paling demokrasi ketiga di Indonesia. Itu berdasarkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia pada 2025.

Di mana, nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah mencapai mencapai 86,72. Poin tersebut meningkat 0,88 dibandingkan tahun sebelumnya.

Itu mengemuka dalam acara Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 dalam rangka Penguatan Demokrasi dan Peningkatan Strategi Pembangunan Nasional di Horison Ultima Sentraland, Simpang Lima Semarang, Kamis (21/5/2026).

”Alhamdulillah Jawa Tengah naik satu tingkat. Tahun lalu peringkat empat, sekarang menjadi peringkat tiga,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi disela menghadiri acara tersebut.

Menurutnya, capaian itu bukan semata hasil kerja pemerintah, melainkan buah keterlibatan masyarakat dalam menjaga ruang demokrasi tetap hidup.

”Ini tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendiri, karena indikator demokrasi itu luas, mulai politik, ekonomi, hingga kebebasan masyarakat untuk berbicara,” kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Ia menilai, terbukanya kanal pelayanan publik dan ruang pengaduan masyarakat yang kian mudah diakses, baik di provinsi mapun di kabupaten/kota menjadi salah satu indikatornya,

Kritik, saran, dan laporan masyarakat justru menjadi bagian penting memperkuat kualitas demokrasi. Partisipasi warga dalam membaca persoalan riil di lapangan, saat ini sangat dibutuhkan pemerintah.

Pekerjaan Rumah...

”Masukan dari masyarakat itu membantu kami. Informasi tentang berbagai kejadian di Jawa Tengah juga membantu pemerintah mengambil langkah yang tepat. Demokrasi tidak bisa dibangun sendirian,” ujarnya.

Kendati demikian, Gus Yasin mengakui masih ada pekerjaan rumah besar yang perlu dituntaskan, terutama sektor ekonomi. Ia pun meminta dunia usaha mengambil peran dalam memperkuat kualitas demokrasi melalui pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

”Ketika bicara demokrasi, ekonomi juga menjadi ukuran. Kami perlu melihat sejauh mana perusahaan berdampak terhadap masyarakat sekitar. Ini harus kita tata bersama agar indeks demokrasi Jawa Tengah tahun depan bisa meningkat lagi,” katanya.

Di kesempatan itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus menyebut, capaian Jawa Tengah menunjukkan adanya kompetisi positif antar daerah untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan pembangunan.

”Jawa Tengah meloncat satu tingkat dari ranking empat menjadi ranking tiga. Artinya ada persaingan untuk berbuat lebih baik,” ujarnya.

Meski begitu, ia mengingatkan, Indeks Demokrasi Indonesia secara nasional justru mengalami penurunan. Pada 2024 lalu, angka secara nasional adalah 79,81, dan kini menjadi 78,19 pada 2025.

Angka itu masih berada di bawah target pembangunan nasional yang dipatok sebesar 81,69 hingga 85,23.

”Memang penurunannya tidak ekstrem, tetapi ini menjadi cambuk bagi kita semua. Demokrasi harus terus dibenahi,” katanya.

Perbaikan Demokrasi... 

Ia berharap, forum evaluasi nasional ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi titik awal pembenahan kualitas demokrasi yang lebih substantif.

”Kita tidak bisa memaksakan semua daerah sama persis karena ada kearifan lokal masing-masing. Tetapi IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) harus menjadi alat ukur sekaligus kompas perbaikan demokrasi,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry B Harmadi menegaskan kualitas demokrasi kini menjadi salah satu ukuran resmi keberhasilan pembangunan nasional, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Indeks Demokrasi Indonesia tak hanya masuk RPJMN, tetapi juga RPJPN dan RPJMD daerah. Dengan begitu, kualitas demokrasi menjadi indikator penting arah pembangunan Indonesia menuju 2045.

”Demokrasi sekarang menjadi ukuran kinerja pembangunan nasional. Jadi bukan hanya soal politik, tetapi juga soal pembangunan manusia,” katanya.

Ia menilai, tantangan terbesar demokrasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia dan tingkat kemiskinan.

”Kalau pendidikan masyarakat meningkat, kesehatan membaik, dan ekonomi masyarakat lebih sejahtera, maka kualitas demokrasi juga akan meningkat,” ujarnya.

Masyarakat Kritis... 

Sonny menjelaskan demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang kritis, berpendidikan, dan memiliki kesejahteraan yang memadai. Karena itu, pembangunan manusia disebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat demokrasi substantif di Indonesia.

Ia mengingatkan pentingnya mencegah politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat. Menurut dia, penguatan demokrasi ke depan harus diarahkan pada penguatan inklusivitas, komunikasi publik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan.

”Jangan sampai negara ini pecah karena pemanfaatan politik identitas. Demokrasi harus memperkuat persatuan,” pungkasnya.