Kabar kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro pada awak media, Senin (1/6/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan hitungan awal, anggaran tersebut dialokasikan untuk menangani perbaikan ruas jalan rusak berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randublatung.
”Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi,” jelas Henggar.
Untuk diketahui, pada 2025, ruas jalan Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer di wilayah Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan, sudah dilakukan penanganan dengan anggaran Rp19,92 miliar.
Anggaran miliaran rupiah untuk perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Blora juga sudah digelontorkan Pemprov Jateng. Total, Pemprov Jateng telah mengalokasikan anggaran Rp45,86 miliar untuk perbaikan jalan provinsi di Blora sepanjang 101,5 km selama 2025-2026.
Murianews, Semarang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) memastikan perbaikan Jalan Provinsi Cepu Randublatung, Kabupaten Blora, tertangani. Kini, pekerjaan yang dianggarkan Rp5,27 miliar pada 2026 itu sudah masuk tahap lelang.
Kabar kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro pada awak media, Senin (1/6/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan hitungan awal, anggaran tersebut dialokasikan untuk menangani perbaikan ruas jalan rusak berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randublatung.
”Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi,” jelas Henggar.
Untuk diketahui, pada 2025, ruas jalan Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer di wilayah Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan, sudah dilakukan penanganan dengan anggaran Rp19,92 miliar.
Anggaran miliaran rupiah untuk perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Blora juga sudah digelontorkan Pemprov Jateng. Total, Pemprov Jateng telah mengalokasikan anggaran Rp45,86 miliar untuk perbaikan jalan provinsi di Blora sepanjang 101,5 km selama 2025-2026.
Usulan Tiga Ruas Jalan Melalui IJD
Selain menggunakan APBD Jateng, Pemprov juga mengupayakan penanganan ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Ada tiga ruas jalan di Kabupaten Blora yang akan diusulkan dalam program IJD tersebut. Ketiganya yakni, Jalan Singget–Doplang–Cepu sepanjang 7,5 kilometer, Kunduran-Ngawen sepanjang 8 kilometer, dan Todanan-Ngawen sepanjang 11 kilometer.
”Dan ini telah kita usulkan ke Inpres Jalan Daerah. Jadi masuk ke IJD, mudah-mudahan semuanya dapat terlaksana dengan baik,” katanya.
Pada 2026 ini, Pemprov Jateng telah mengajukan pendanaan IJD pada Kementerian PU sebesar Rp46,6 miliar untuk percepatan penanganan ruas Singget-Doplang-Cepu.
Sementara itu, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi meminta seluruh jajarannya merespons cepat setiap keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur di wilayahnya.
Menurutnya, berbagai keluhan yang viral di media sosial harus menjadi bahan evaluasi agar pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Jangan Asal-asalan!
Luthfi juga menekankan pentingnya kualitas pekerjaan dalam perbaikan jalan. Ia juga meminta agar penanganan tidak dilakukan secara asal-asalan. ”Jangan asal-asalan. Harus dikerjakan secara profesional,” katanya.
Ia juga meminta ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat mendapat prioritas penanganan.
”Balai dan dinas harus memperhatikan ini. Begitu ada jalan berlubang dan sudah rusak berat, maka harus menjadi skala prioritas penanganannya,” lanjutnya.
Selain mengoptimalkan anggaran daerah, Luthfi meminta seluruh jajaran mengawal secara serius usulan bantuan pemerintah pusat melalui kementerian maupun DPR RI, agar percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dapat segera terealisasi.
Pemprov Jateng menyampaikan terima kasih atas seluruh kritik dan masukan yang konstruktif dari masyarakat.
Masukan ini jadi bagian penting dari kolaborasi positif antara pemerintah dan masyarakat, dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang makin baik di berbagai sektor, tidak hanya infrastruktur tetapi juga sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
