Pemprov Jateng Siapkan Jurus Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem

Murianews, Semarang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng mengklaim telah mengentaskan 1 juta orang dari kemiskinan selama 10 tahun terakhir. Pemprov Jateng kini menyiapkan jurus untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno mengatakan, Pemprov Jateng menyiapkan solusi agar bisa mengakselerasi percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.

”Saya sudah berdiskusi dengan Pak Pj (Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana), bahwa kita berharap ingin membikin program di tahun 2024 ini kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah dapat dituntaskan. Ini juga menjadi bagian target dari pemerintah pusat,” kata Sekda dalam FGD penanganan kemiskinan, Rabu (28/9/2023).

Ia menilai pentingnya koordinasi dalam penanganan kemiskinan. Selain itu juga, kolaborasi, kerja sama, dan semangat gotong royong, sehingga tidak berjalan sendiri tapi bisa berbarengan. Dengan demikian, maka penuntasan kemiskinan akan lebih efektif.

Pihaknya telah mengidentifikasi kebutuhan untuk penuntasan kemiskinan. Di samping ada delapan intervensi yang dilakukan, juga pemberdayaan bagi masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem.

”Karena memang yang jauh lebih penting adalah bagaimana mereka (warga miskin) bukan hanya mendapatkan bantuan, tapi bisa berdaya, bisa mempunyai pekerjaan, bisa mempunyai penghasilan yang rutin. Sehingga mereka bisa terentaskan dari kemiskinan,” terangnya.

Sementara itu Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Endi Faiz Effendi menyatakan, pihaknya siap melanjutkan delapan intervensi yang telah dilakukan gubernur lalu dalam penuntasan kemiskinan di Jawa Tengah.

”Ada delapan intervensi dari dalam penuntasan kemiskinan. Dari peningkatan kualitas RTLH, kita ada bantuan jamban sehat, pemenuhan air bersih, listrik murah, stunting, disabilitas, anak tidak sekolah, dan orang tidak bekerja,” terangnya.

Endi menuturkan, pada 2024, masih membutuhkan anggaran sekitar Rp 670 miliar, untuk menuntaskan sisa intervensi penyediaan insfrastruktur dasar bagi masyarakat miskin ekstrem. Di antara kebutuhan itu dipakai untuk RTLH kurang lebih 17 ribu unit, jamban 12 ribu unit, air bersih untuk 19 ribu kepala rumah tangga miskin yang menjadi sasaran.

Jika penuntasan kemiskinan itu mengandalkan dana APBD provinsi, imbuhnya, tidak akan cukup. Dengan begitu, pemerintah harus melakukan gerakan kebersamaan atau gotong royong. Mulai dari stakeholder, CSR, Baznas, UPZ, filantropi Indonesia, dan di luar dana pemerintah.

”Saya yakin dan optimistis kalau sama-sama sengkuyung, dan dengan spirit gotong royong, sisa untuk intervensi akan lebih cepat bisa terpenuhi, dan sementara ini masih kita fokuskan pada 17 kabupaten prioritas penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Jateng KH Ahmad Darodji mengatakan pada 2023 ini, pihaknya ikut serta melakukan penuntasan kemiskinan. Terutama, memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan.

Sampai saat ini, Baznas Jateng telah memberikan bantuan pelatihan kerja kepada 11.007 orang, dan bantuan modal kerja untuk 10 ribu orang. Selain itu, bantuan untuk peningkatan RTLH sebanyak 255 unit, pembuatan jamban sehat sebanyak 500 unit.