Strategi Penanganan Banjir Dipetakan BPBD Semarang
Budi Santoso
Senin, 29 April 2024 16:12:00
Murianews, Semarang – BPBD Kota Semarang (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang), Jawa Tengah melakukan pemetaan strategi penangan banjir. Mereka mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini.
Upaya memetakan strategi penanganan banjir disesuaikan dengan kerawanan wilayah masing-masing. Dalam kegiatan ini juga dilakukan simulasi penanganan banjir di Semarang.
"Jadi, apel uji lapanga ini merupakan akhir rangkaian yang namanya renkon atau rencana kontijensi," kata Kepala BPBD Kota Semarang Endro P Martanto, Senin (29/4/2024) seperti dilansir Antara.
Renkon sendiri menurut Endro P Martanto, merupakan kesepakatan atau komitmen bersama dalam penanggulangan bencana. Dalam penerapannya, komitmen ini akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
"Kali ini Renkon 5.0, itu artinya berlaku untuk lima tahun ke depan. Yang terlibat seluruh 'stakeholder' terkait kebencanaan. Banyak sekali, unsur pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat," katanya.
Selain itu juga ada pihak-pihak lain yang juga harus terlibat dalam komitmen ini. Merea adalah unsur pihak ketiga, yakni kalangan pengusaha, badan usaha, dan akademisi.
Dalam renkon itu, BPBD memiliki potret atau peta wilayah di Kota Semarang yang rawan banjir. Mereka yang ditunjuk menjadi perwakilan dari enam kecamatan yang memiliki kerawanan banjir dihadirkan.
"Ada dari Kecamatan Semarang Timur, Semarang Utara, Gayamsari, Pedurungan, Genuk, dan Semarang Barat. Meskipun (daerah rawan banjir di Semarang Barat, red.) sebagian kecil di kawasan Semarang Indah," katanya.
Menurut dia, masing-masing perwakilan kecamatan tersebut harus membawa sebuah konsep mengenai strategi dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan ketika terjadi banjir. Konsep itu berisi rencana kerja penanggulangan banjir jika terjadi.
"Akan berbuat apa dan nanti harus bagaimana saat terjadi banjir. Setelah disepakati naskah akan disahkan Wali Kota Semarang yang akan jadi pedoman bagi seluruh 'stakeholder' di Kota Semarang saat terjadi banjir," katanya.
Pembuatan renkon membutuhkan proses dan waktu yang diawali dengan sebuah pengalaman kebencanaan. Misalnya ketika banjir yang beberapa waktu lalu terjadi di Trimulyo, Kecamatan Genuk.
"Karena (menghadapi, red) situasi darurat itu, urgensinya ke depan akan lebih efektif. Dari pemerintah, BPBD pastinya, Dinkes, Disperkim sudah punya langkah sendiri sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) mereka," katanya.
Demikian pula, kata dia, masyarakat, termasuk relawan nantinya akan langsung memahami langkah yang harus dilakukan, termasuk pemenuhan logistik sehingga lebih terprogram dan terarah saat terjadi bencana.
Murianews, Semarang – BPBD Kota Semarang (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang), Jawa Tengah melakukan pemetaan strategi penangan banjir. Mereka mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini.
Upaya memetakan strategi penanganan banjir disesuaikan dengan kerawanan wilayah masing-masing. Dalam kegiatan ini juga dilakukan simulasi penanganan banjir di Semarang.
"Jadi, apel uji lapanga ini merupakan akhir rangkaian yang namanya renkon atau rencana kontijensi," kata Kepala BPBD Kota Semarang Endro P Martanto, Senin (29/4/2024) seperti dilansir Antara.
Renkon sendiri menurut Endro P Martanto, merupakan kesepakatan atau komitmen bersama dalam penanggulangan bencana. Dalam penerapannya, komitmen ini akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
"Kali ini Renkon 5.0, itu artinya berlaku untuk lima tahun ke depan. Yang terlibat seluruh 'stakeholder' terkait kebencanaan. Banyak sekali, unsur pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat," katanya.
Selain itu juga ada pihak-pihak lain yang juga harus terlibat dalam komitmen ini. Merea adalah unsur pihak ketiga, yakni kalangan pengusaha, badan usaha, dan akademisi.
Dalam renkon itu, BPBD memiliki potret atau peta wilayah di Kota Semarang yang rawan banjir. Mereka yang ditunjuk menjadi perwakilan dari enam kecamatan yang memiliki kerawanan banjir dihadirkan.
"Ada dari Kecamatan Semarang Timur, Semarang Utara, Gayamsari, Pedurungan, Genuk, dan Semarang Barat. Meskipun (daerah rawan banjir di Semarang Barat, red.) sebagian kecil di kawasan Semarang Indah," katanya.
Menurut dia, masing-masing perwakilan kecamatan tersebut harus membawa sebuah konsep mengenai strategi dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan ketika terjadi banjir. Konsep itu berisi rencana kerja penanggulangan banjir jika terjadi.
"Akan berbuat apa dan nanti harus bagaimana saat terjadi banjir. Setelah disepakati naskah akan disahkan Wali Kota Semarang yang akan jadi pedoman bagi seluruh 'stakeholder' di Kota Semarang saat terjadi banjir," katanya.
Pembuatan renkon membutuhkan proses dan waktu yang diawali dengan sebuah pengalaman kebencanaan. Misalnya ketika banjir yang beberapa waktu lalu terjadi di Trimulyo, Kecamatan Genuk.
"Karena (menghadapi, red) situasi darurat itu, urgensinya ke depan akan lebih efektif. Dari pemerintah, BPBD pastinya, Dinkes, Disperkim sudah punya langkah sendiri sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) mereka," katanya.
Demikian pula, kata dia, masyarakat, termasuk relawan nantinya akan langsung memahami langkah yang harus dilakukan, termasuk pemenuhan logistik sehingga lebih terprogram dan terarah saat terjadi bencana.
